Syamsul Luthfi Anggota DPR RI Minta ITDC Harus Proaktif

MATARAM – Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok, Syamsul Luthfi menyoroti kinerja manajemen PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Pasalnya, sampai dengan saat sejumlah persoalan tidak cepat diselesaikan. Mulai dari persoalan lahan bahkan terbaru ribut gara-gara 19 ekor kerbau warga sekitar Sirkuit Mandalika mati mendadak.

“Orang luar itu peka atas informasi sekecil apapun. ITDC harus proaktif dong, jangan biarkan ada masalah kecil muncul, kita ini mau jadi tuan rumah,” tegasnya kepada Radar Mandalika, Selasa kemarin.

Dia melihat, selama ini kinerja satuan tugas (Satgas) pembebasan lahan dan penertiban di KEK Mandalika dibentuk provinsi sudah bekerja maksimal. “Ada juga polda dan aparat penegak hukum lainnya yang serius tuntaskan persoalan ini. Sekarang tinggal ITDC ini harus proaktif,” sentilnya.

Adik dari Wakil Gubernur NTB ini mengungkapkan, jangan sampai ini menjadi preseden buruk bagi NTB bahkan Indonesia. Apalagi perhelatan world superbike akan berlangsung bulan November 2021. Kalau sejumlah persoalan tidak segera diselesaikan, maka ancaman besar Indonesia diragukan menjadi tuan rumah MotoGP 2022. “Sekali lagi ya, ITDC ini kurang proaktif kami lihat. Kami minta manajemen ITDC secepatnya selesaikan persoalan yang ada,” pintanya tegas.

Selain itu, Luthfi juga tidak mempungkiri bahwa persoalan yang belum tuntas disebabkan dampak kondisi ekonomi secara global. Hal ini mempengaruhi ketersediaan anggaran.

“Cuma kalau upaya dilakukan pemprov sudah kami lihat sangat maksimal,” katanya.

Politisi Nasdem ini juga mengungkapkan, atas banyaknya persoalan belum terselesaikan di tengah pembangunan Sirkuit Mandalika. Anggota DPR RI dari Komisi 5 pernah turun ke KEK Mandalika dan menemui manajemen ITDC. “Nah kalau sekarang ini tergantung ITDC, harusnya atas kepercayaan Negara ini ITDC agar dimanfaatkan sebaik mungkin,” jelasnya.

 “Kalau ini acara (superbike) tidak sukses, kita Indonesia pasti akan diragukan menjadi tuan rumah event-event internasional,” tambahnya.

Sementara dari persoalan lahan yang belum tuntas, baik di tengah sirkuit tepatnya masuk Dusun Ebunut dan Ujung Lauk Desa Kuta, Kecamatan Pujut. ITDC diminta menyelesaikan berdasarkan data. Termasuk melakukan penyelesaian secara humanis bahkan persuasive dan humanis.

“Jangan arogan, itu kerbau mati mendadak juga harus dibicarakan. Dan ini memang yang saya khawatirkan,” tuturnya.

Atas begitu persoalan belum bisa diselesaikan ini oleh ITDC, Luthfi setuju jika Menteri BUMN mengevaluasi kinerja petinggi PT. ITDC. Kendati tidak mesti dari evaluasai ini direktur utama harus diganti.

“Memang harus dievaluasi, apa yang kurang bisa ditambah dan berdayakan orang professional yang merupakan warga lokal. Banyak kok orang Lombok, Sumbawa, Bima bahkan Dompu mampu dan professional,” yakinnya.

Untuk itu, Luthfi berpesan kepada pihak ITDC sekecilapapun persoalan harus segera diselesaikan. Jangan sampai masalah kecil ini diketahui internasional. “Masalah kecil saja orang luar pasti tau sekarang. Jangan sampai gara-gara ini kita diragukan jadi tuan rumah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbagpoldagri NTB, L Abdul Wahid yang dikonfirmasi mengaku sampai dengan saat ini belum keluar hasil ukur ulang lahan dilakukan pihak BPN NTB.”Belum ada ini,” jawabnya singkat.(red)