PRAYA – Sejumlah kepala desa (Kades) di Lombok Tengah nyaris kena tipu. Pasalnya, sejumlah kades menerima surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun isi surat ini, prihal undangan rapat koordinasi penetapan calon penerima dan penandatanganan perjanjian program bantuan dana hibah tahun 2021.
Dalam surat, acara akan berlangsung dari tanggal 9-11 September 2021. Kegiatan akan berlangsung di salah satu hotel di Makassar.
Kasus penipuan ini terungkap setelah Kades Pengembur, Sultan membeberkan informasi ini kepada wartawan Radarmandalika.id. Dia mengatakan, pihaknya telah menerima surat hibah dari kementerian via WA yang dikirimkan oleh oknum yang mengaku dari DPMD Provinsi NTB. “Dia ngaku namanya Agus yang mengatakan dirinya pihak dari DPMD NTB,” ungkapnya, Minggu kemarin.
Sultan membeberkan sejumlah Kades di Lombok Tengah yang dia hubungi mengaku menerima undangan yang sama. Di antaranya, Kades Durian, Kades Bunut Baok, Kades Pendem, Kades Jago, Kades Mekar Sari dan Kades Bunut Baok.
“Ini sangat meresahkan bang, mudahan tidak ada kades yang kena tipu,” harapnya.
Sementara, Kades Jago Deni Wirawan mengaku hal serupa. Dia menerangkan, dirinya sempat ditelpon oleh oknum yang mengaku dari dinas atas nama Agus. “Katanya ada seminar dan rapat koordinasi di Makassar kaitan penerima dana hibah dari kementerian,” katanya.
Saat Kades Jago mendalami dan memberitahukan teknis program kepada si Agus. Tiba-tiba telpon dimatikan oknum ini. Deni menjelaskan seperti apa model informasi yang harus diterimanya. Harusnya dari kementerian, provinsi baru ke kabupaten.
Terpisah, Kepala DPMD Provinsi NTB, Ashari yang dikonfirmasi via WA oleh Radarmandalika.id memastikan surat yang beredar dan diterima kades hoax (berita bohong, red) ini juga modus penipuan .
“Itu hoax,” katanya.
“Saya sudah lapor langsung ke kemendes dan sudah kita imbau kepada semua Kades untuk mengabaikan,” tambahnya.
Adapun kabupaten/kota di NTB yang menerima surat undangan ini, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa. “Ini bukan di NTB saja, cerita teman kementerian ini terjadi di semua provinsi di Indonesia,” bebernya.(tim)