Surat Gubernur Minta Dana Pilkada Hoax

F Karo Humas

IST/RADAR MANDALIKA Najamuddin Amy

MATARAM – Beredar surat Gubernur NTB yang diteken langsung Gubernur, Dr Zulkieflimanyah yang isinya meminta dukungan dana pengamanan Pilkada NTB. Surat tersebut tertanggal 9 November 2020. Pemprov pun buka suara.

Gubernur melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamuddin Amy langsung memberikan klarifikasi. Pemprov NTB memastikan surat yang beredar yang ditujukan kepada perusahaan swasta yang beroperasi di daerah NTB hoaks alias bohong.

Najamuddin Amy mengatakan, Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoax tersebut. Karena kalau menyangkut urusan anggaran Pilkada sesungguhnya sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

“Tidak benar gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoax tersebut,” kata Najam.

Najam mengatakan, sesaat setelah surat tersebut beredar, tim PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi. Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar, sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain. Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoax yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” ceritanya.

Dia mengharapkan agar masyarakat bijak menerima sebuah informasi, apalagi yang belum pasti kebenarannya. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu check and balance serta tabayyun dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

“Pernyataan kami ini sekaligus sebagai klarifikasi atau bantahan terhadap surat yang beredar itu,” katanya.

Sementara itu disinggung dengan langkah menempuh jalur hukum, Najam enggan memberikan komentar apapun ke media.

Anggaran Pilkada 2020, Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud mengatakan, anggaran Pilkada di tujuh kabupaten/kota itu berasal dari APBD. Sementara dari APBN ada tambahan dana untuk kepentingan penerapan protokol Covid-19.

“Pemda sudah menyiapkan anggaran tersebut dan saat ini sudah klir,” tegasnya.

Seluruh Pemkab dan Pemkot yang menyelenggarakan Pilkada telah menyelesaikan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pembiayaan Pemilihan Serentak. Dari situs resmi KPU NTB terlihat, total biaya yang dihibahkan oleh tujuh Pemkab dan Pemkot kepada KPU kabupaten/kota Penyelenggara Pemilihan Serentak sebesar Rp. 147.368.100.000.

Adapun perinciannya adalah Kabupaten Bima 24.668.000.000, Kabupaten Dompu Rp. 15.000.000.000, Kabupaten Sumbawa Rp. 25.000.100.000, Kabupaten Sumbawa Barat Rp. 13.500.000.000, Kota Mataram Rp. 25.000.000.000, Kabupaten Lombok Utara, Rp. 16.200.000.000,- dan Kabupaten Lombok Tengah Rp. 28.000.000.000. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Wagub Ziarah di Makam Maulana Syaikh

Read Next

Perjalanan Hatta Utawan Peraih Beasiswa GenBi NTB

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *