Soal AMM, Bupati: Bayar Sewa Atau Diusir!

F FAUZAN AMM. scaled

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA H Fauzan Khalid

LOBAR—Pernyataan pihak AMM yang menolak membayar sewa lahan Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang ditempati saat ini, ditanggapi Bupati Lobar H Fauzan Khalid. Bukannya memberi toleransi, Fauzan dengan tegas memberikan dua pilihan. Membayar sewa lahan 17 are itu, atau silakan angkat kaki alias akan diusir.

“Bayar atau kita usir plus uang sewa (untuk 10 tahun) sebelumnya,” tegas Fauzan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (13/11) lalu.

Ia menyatakan, surat kedua untuk pengosongan lahan akan segera dilayangkan pekan ini. Setelah surat pertama yang berakhir pada Senin hari ini. Jika surat kedua tak juga digubris, surat ketiga siap dilayangkan. Maka artinya, pemkab akan meminta pihak berwajib mengusir.

Menurutnya, pihak AMM plin-plan. Lantaran ketika awal datang mengakui lahan itu milik Pemkab Lobar, bahkan melakukan nego harga sewa. Namun kini justru malah menolak dengan alasan tak ada dasar regulasi pungutan sewa untuk pendidikan. Justru Fauzan mempertanyakan lahan itu sebenarnya milik siapa. “Siapa yang memiliki lahan (Pemda) silakan cek. Apakah dia (AMM) mengaku (yang punya)? Kalau berani mengakui (lahan) kita tinggal laporkan,” tegas Fauzan.

Menurutnya, tak perlu ada regulasi khusus untuk penarikan sewa itu. Sebab secara logika, pemilik lahan berhak mengambil lahan yang dipinjamkan untuk disewakan. Terlebih pihak AMM menggunakan lahan itu untuk bisnis kepentingan pribadi.

“Bayangkan, di luar penghasilan (AMM) dari mahasiswa, ada kios (ruko) di belakang yang hadap timur disewanya perkios Rp 50 juta, hadap utara Rp 40 juta. Itu tanah milik pemda, masa kita mau kasih dia,” imbuhnya.

Bupati makin heran karena AMM malah melakukan lobi ke mana-mana. Mulai dari Gubernur untuk minta dimediasi, kemudian bale mediasi. Hingga menuntut ke PTUN atas SK Bupati terkait pencabutan SK pinjam pakai lahan itu di tahun 1986. Hal inilah yang membuat Fauzan menganggap pihak AMM plin-plan. Karena jika AMM mengklaim lahan itu miliknya, maka tak akan melakukan hal itu dan justru diam.

“Seharusnya kalau yakin miliknya, ya udah diam aja terus laporkan kita. Ini malah kemana-mana (ngelobi), artinya kan diakui (milik Pemkab),” ujarnya.

Bukti SK pinjam pakai pada tahun 1986 jelas menerangkan jika lahan itu milik Pemkab Lobar. Ia pun mempersilakan pihak AMM membuktikan jika lahan itu diklaim sudah dihibahkan. Karena pihaknya juga sudah siap akan melaporkan secara pidana atas dugaaan pemalsuan. “Kan sederhana,” tegasnya kembali.

Bagaimana jika AMM meminta ganti rugi bangunan bila diusir? Fauzan dengan santai menjawab. “Bayar dulu sewanya yang lampau,” ujarnya.

“Kenapa dia berani bangun di tanah orang?” imbuhnya.

Menurut Fauzan, pihaknya sudah beritikat baik menawarkan berbagai solusi pembayaran sewa. Bahkan menanyakan apa maunya. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Mulai keringanan dengan menyicil atau dengan pembayaran dengan cara lain.

Fauzan mencontohkan dengan cara mengakomodir mahasiswa dari Lobar yang kuliah di AMM dengan gratis. Disesuaikan dengan nilai sewa per tahun dengan jumlah mahasiswa Lobar yang bisa ditanggung.

“Sebenarnya bisa dinegokan,” pungkasnya. (win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Buronan di Semarang Tertangkap di Lobar

Read Next

Polresta Mataram Gasak Komplotan Bandit Pencurian 67 TKP

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *