MATARAM – Organisasi Profesi (OP) Tenaga Kesehatan (Nakes) di NTB buka suara dengan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) yang saat ini sedang berlangsung. Disoroti banyaknya Nakes Bidan yang tidak lolos verifikasi administrasi. Seleksi P3K kali ini dilihatnya ribet.
“Atas nama OP tentu perekrutan P3K harus transparan dan profesional jangan ada pihak yang dirugikan,” tegas Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) NTB, Wayan Mujungasih, Kamis kemarin.
Adapun yang dilihatnya diribet, penggunaan materai pada surat lamaran dan surat pernyataan pelamar harus memakai e materai. Saat didownloud pun susah. Tidak jarang para Nakes begadang menunggu sampai malam.
“Maaf saya cerita sedikit meterai harus pakai e meterai dan mendonwloadnya sangat susah,” ungkapnya tegas.
Hal ini juga dikritiknya setelah para Nakes bersusah payah mendapatkan materai malah banyak yang tidak lolos administrasi. “Banyak yang ndak lulus administrasi. Bagaimana ini? padahal banyak yang sudah ngabdi di atas 10 tahun,” bebernya.
Mujungasih mengaku pihaknya tidak tinggal diam. “Hanya saja koordinasi kami berjenjang dan hal ini khususnya di NTB sudah melaporkan ke OP di pusat,” ceritanya.
Mujungasih mengatakan posisi OP hanya memfasilitasi keluhan anggota. Penentunya di pemerintah.
Aduan masyarakat terkait seleksi P3K Nakes juga banyak diterima wakil rakyat di DPRD NTB. Aduan yang banyak masuk hasil verifikasi administrasi yang menyebabkan mereka tidak lolos mengikuti seleksi P3K. Sehingga dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil OPD terkait.
“Memang informasi banyak datang ke kami, datang bersurat ke komisi V. Kalau sekedar kesalahan administrasi mari kita sama sama carikan solusi supaya bisa terangkat,” tegas Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani terpisah.
Menurut politisi PKB itu Pemda jangan terkesan lempar tangan ke pemerintah pusat ketika ada masalah yang ditemukan di daerah. Jika seleksi P3K itu merupakan aturan pure dan kewenangah pemerintah pusat, Pemda harusnya jemput bola mencarikan solusi.
“Kalau keputusan dipusat harusnya jemput bola. Apa maslahanya, disinilah peran pemerintah daerah,” terangnya.
Jangan hanya karena proses admintasi salah ketik kemudian peng entrian data salah menyebabkan mereka tidak bisa lolos untuk mengikuti seleksi.
“Kami meminta panitia dan seluruh stakehodker terlkait untuk ada semcam toleransi. Ada masa perbikan sanggah untuk melengkapi penginputan administrasi yang kurang tadi,” katanya.
“Oleh sebab itu yang namanya syarat administrasi ini, kami minta dinegosiasikan daerah, dilonggarkan disampaikan ke pemerintah pusat,” sambungnya.
Pelaksanaan P3K ini didukung dengan anggaran yang sudah tersedia.
“Anggaran sudah ada. Kita jangan buat aturan yang jelimet ribet,” sentilnya.
“Nanti kita akan meminta kepala BKD, Dikes. Kita akan tanyakan itu,” katanya.
Tidak hanya masalah P3K Nakes, Komisi V juga menerima para guru honorer yang sudah lulus P3K tahun 2021 namun belum juga ditempatkan Pemprov sampai saat ini.
“Kenapa penempatan belum sampai sekarang,” tanya nya.
Komisi V meminta supaya mereka menjadi skala prioritas perhatian Pemprov. Dari 1.300 an yang dinyatakn lulus baru 500 an yang sudah ditempatkan.
“Ini akan kami tanyakan ke BKD Dikbud. Kami akan tanya kenapa P1 (Passion Grade satu) tidak segera di tempatkan. Bahkan P2, P3 mulai proses penempatan jangan sampai hal hal tersebut membaut resah masyarakat,” papar ketua Fraksi PKB DPRD NTB itu.
Hadrian mengatakan jika kedua masalah tersebut sudah didiskusikan dengan mitra terkait kemudian ditemukan masalahnya di pemerintah pusat, maka Komisi V juga akan bersurat ke Pemerintah pusat menyampaikan semua aspirasi masyarakat tersebut.
Kami akan panggil BKD dan yang lain, tidak hanya formasi guru tapi juga Nakes juga akan kami tanya karena dua ini sangat penting apa yang menajadi hasil diskusi kami akan tuangkan dalam surat dan akan bersurat ke pusat. P3K guru dan Nakes terpisah nanti kami akan kirimkan ke pusat,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr Lalu Hamzi Fikri yang dikonfirmasi memilih bungkam.(jho)