JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Baiq Isvie Rupaeda

MATARAM – Beban fiskal Pemprov NTB masih terbilang berat. Perjalanan program kegiatan 2022 mengakibatkan Pemprov meninggalkan utang 2023. Belum lama ini skema pembayaran yang disepakati eksekutif dan legislatif 30/70 persen. 

 

“Kalau melihat kondisi keuangan Pemprov, kita sama-sama tahu ndak perlu saya cerita bahwa tahun 2022 meninggalkan beban utang pada 2023. Tentu hal ini memberatkan,” ungkap Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, kemarin.

Untuk itu Isvie meminta Zul-Rohmi tidak lagi memperbanyak kegiatan. Sebelum berakhir masa jabatan, mereka sebisanya fokus menyelesaikan utang yang tertinggal. 

 

“Tahun berakhirnya Pemerintahan Zul Rohmi kami harap tidak ada lagi meninggalkan utang,” harap politisi Golkar itu.

 

Pengeloaan program dan keungan betul-betul dilakukan dengan baik. Jangan ada lagi kegiatan yang bisa memunculkan potensi hutang pada tahun berikutnya. 

“Tidak ada lagi program yang dilaksanakan untuk dihutang.  Tahun depan semuanya harus selesai,” pintanya. 

 

Tugas penting, Zul-Rohmi itu menyelesaikan sisa utang 70 persen program 2022 pada triwulan pertama APBD murni berjalan yaitu Januari, Februari dan Maret. Setelah itu dewan meminta supaya anggaran Pemilu dan Pilkada juga harus diprioritaskan yang mana sementara ini estimasi kebutuhan KPU dan Bawaslu mecapai Rp 600 an miliar. 

 

“Saya belum baca secara pasti kebutuhan pemilu, Pilkada. Tapi wajib hukumnya Pemilu terlaksana dengan baik dan dianggarakan 2023,” jelasnya. 

 

Isvie kembali mengimbau Pemprov agar mengurangi program, memperbanyak kegiatan pembayaran utang itu. 

Sesuai jadwal Banmus DPRD NTB 21 Oktober ini penyerahan KUA PPAS APBD murni 2023. Tanggal 28 sudah dilakukan penetapan.(jho)

 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 382

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *