PRAYA-Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak merespons tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Atas dasar ini, PPDI mengancam akan turun aksi dengan jumlah massa ribuan orang dalam waktu dekat.
Adapun poin tuntutan PPDI, soal anggaran dana desa (DD) disebut sudah 5 tahun terjadi pengurangan oleh pemerintah kabupaten. “Pembangunan lingkungan kantor desa dan pelayanan tidak bisa maksimal nengingat operasional yang dipangkas,” ungkap Ketua PPDI Loteng, Mariono.
Dia mengatakan, hearing dilakukan sebelumnya pelaksana, dan pemda tidak asporatif terkait akomodasi dan pengalokasian DD. Pihaknya menyebutkan, dimana sekitar 127 desa minimal masing-masing 20 orang dari PPDI maka sekitar 2.000 orang akan turun, apabila tuntutan persoalan ini tidak ada kejelasan.
Ditambahkan Sekretaris PPDI Loteng, Adnan Muksin menambahkan, PPDI dimana pihaknya tetap menjaga kondusifitas sepenuhnya terhadap keamanan dan covid-19 di setiap desa tetap bersinergi bersama TNI dan Polri.
“Semoga wakapolres bisa menyampaikan ke kapolres dan menginisiasi pertemuan mediasi kami dengan pihak terkait supaya ada kejelasan,” harapnya.
Sementara, Wakapolres Loteng, I Ketut Tamiana yang menerima PPDI mengatakan, ini semua merupakan kewenangan pemerintah daerah, dan persoalan ini merupakan buntut putusnya komunikasi antara PPDI dengan pemda.
“Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada Kapolres kemudian akan mengupayakan mediasi dengan dinas dan pemerintah daerah dalam waktu dekat, bisa saja sebelum atau sesudah pilkada mengingat banyaknya agenda daerah dan kepolisian,” tutupnya. (tim)