Rencana Kunker Dewan ke Luar Negeri Tuai Penolakan, Wakil Ketua DPRD NTB: Cuekin Aja

Politisi PPP itu mengatakan, penolakan itu dari pihak luar. Meski tidak dipungkiri ada juga muncul dari internal meski bersifat personal. Untuk itu, Muzihir memastikan suara penolakan itu hanya riak-riak biasa yang tidak akan mempengaruhi rencana kunker.

“Kalau penolakan dari luar itu riak riak saja. Tidak mempengaruhi rencana dewan,” paparnya.

Muzihir pun mengatakan, larangan berangkat kunker ke luar negeri itu merupakan suara dari internal partai lain. Meski suara itu muncul dari Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat yang juga merupakan anggota DPR RI, itu untuk internal mereka. Namun lagi-lagi bagi Muzihir semua yang bicara itu pihak luar dewan.

“(Penolakan?) Itu kan orang luar. Itu kan internalnya dia (Fraksi PDIP). Jangan pengaruhi DPRD NTB. DPR RI kemana- mana kita tidak pernah ikut bersuara,” katanya menanggapi penolakan Rahmat Hidayat.

Sementara bagi Fraksi PPP DPRD NTB tidak menyuruh ataupun melarang. Meski ia sudah menjadi anggota DPRD selama 15 tahun tidak pernah ikut ke luar negeri. Namun bagi PPP selama dia anggota fraksi dan berniat, Muzihir mempersilahkan.

“Saya 15 tahun di dewan tidak pernah ikut.

Insya Allah (pemberangkatan ini) nanti kita lihat. Untuk sikap PPP sendiri selama dia di dewan dan ingin ikut, tidak ada larangan. Siapa yang mau melarang,” tegas Ketua DPW PPP NTB itu.

Disinggung dewan tidak punya sense of crisis, Muzihir menegaskan, anggaran kunker itu sudah dianggarkan sebesar Rp 3,6 miliar sejak tahun 2022. Jika dianggap lebih baik untuk dana bansos maupun dana pendidikan, anggaran itu tentu tidak cukup.

“Apanya yang cukup dengan Rp 3,6 miliar itu. Dana pendidikan itu ratusan miliar baru pas. Rp 3,6 miliar itu kecil,” paparnya.

“Kunker ini ada yang ke Dubai, ke Australia,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda yang dimintai tanggapan memilih irit berbicara.

“Itu cukup (pernyataan) di pak Muzihir aja,” ucap Isvie.

Sementara itu Pimpinan Partai NasDem NTB tidak melarang anggota fraksinya untuk pergi.

“Nasdem ndak ada larangan. Kita serahkan ke anggota saja,” ungkap Sekwil DPW NasDem NTB, Wahidjan terpisah.

Wahidjan mengatakan anggaran kunker itu sudah diketok di APBD. Sehingga menurutnya itu sah sah saja dengan catatan wakil rakyat mengedepankan prinsip efektif efisien.

“Prinsip kita efektif efisien. Kalau kunker ini kebutuhan untuk pengembangan daerah tidak apa-apa. Jangan kan sekelas dewan, kepala desa saja sudah kunker kemana mana. Jadi ini bukan soal anggaran tapi kebutuhan asal efektif efisien,” pungkasnya.

Diketahui, sejak isu ini bergulir, dua pimpinan partai di NTB melarang anggotanya untuk ikut kunker yaitu Partai Gerindra dan PDIP. Penolakan juga muncul dari personal dewan, Najamudin Moestafa.(jho)