MATARAM – Sebanyak 65 anggota DPRD NTB dijadwalkan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri yaitu ke Dubai dan Australia. Hal itu menuai kritik dan penolakan dari anggota DPRD NTB itu sendiri.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamudin Mustafa meminta agenda kunjungan kerja DPRD NTB ke dua negara itu dibatalkan. Ia merasa tidak ada urgensi dari agenda kunker ke luar negeri tersebut.
“Apa yang mau kita dapatkan di Dubai atau Australia? Apa tidak sebaiknya kalau menurut saya pribadi ya di sini-sini saja,” ungkap Najam di Mataram, belum lama ini.
Menurutnya, kunker ke luar negeri hanya pemborosan anggaran saja.
“Kalau saya pribadi melihat itu tidak penting, dibatalkan saja. Saya kan kalau kunker juga jarang pergi. Ini kan soal syahwat dari pimpinan kita. Saya juga setuju kalau rakyat mengatakan kegiatan ini mubazir,” jelasnya.
Seharusnya, dengan kondisi fiskal daerah yang belum sehat seperti sekarang ini, DPRD NTB lebih baik menjalankan kunker ke dalam negeri atau dalam daerah.
Lebih baik, kata Najamudin, anggaran tersebut juga dialihkan ke pos kegiatan yang lain.
“Sudah diputuskan setelah lebaran kita akan berangkat. Berarti ini ada keputusan secara kelembagaan yang diwakili pimpinan DPRD dalam mengeluarkan anggaran,” terangnya.
“Kalau kita bicara soal efisiensi anggaran, ngapain kita ke luar negeri, dalam daerah saja. Lebih baik uangnya untuk bagi-bagi sembako. Apa yang kita cari di sana, apa yang bisa ditiru oleh orang-orang Lombok di sana,” tegasnya.
Najamudin merincikan, anggaran yang disedot untuk agenda kunker tersebut dinilainya cukup besar. Diakuinya, Kunker memang sudah menjadi agenda rutin anggota DPRD NTB. Namun, dalam konteks hari ini, ia menilai kondisinya tidak tepat untuk kunker ke luar negeri.
“Ini kan bentuknya kegiatan rutin yang sudah masuk jadwal dan masuk tata tertib. Tinggal sebenarnya kemauan saja kita di sini kenapa harus ke sana (luar negeri). Kunker ini kan sudah jadi sesuatu yang baku,” bebernya.
Terpisah DPD Partai Gerindra NTB secara tegas menginstruksikan kepada anggota fraksi Gerindra di DPRD NTB tidak ikut program kunjungan ke luar negeri.
“Mengingat kondisi keuangan daerah masih belum sehat,” kata Sekretaris DPD Gerindra NTB, Ali Utsman Al Khairi.
Dikatakan Ali, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Sehingga pemerintah harus memiliki kepedulian terhadap kondisi rakyat. Sementara rencana perjalanan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri yang ditaksir menghabiskan anggaran sampai miliaran rupiah di tahun 2023 ini tidak sesuai dengan semangat kepedulian pada rakyat.
Pihaknya dikatakan langsung mengambil sikap tegas. Melarang anggota fraksinya di DPRD NTB tidak ikut dalam kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri itu.
Ia menilai kunjungan itu tidak etis. Tidak menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi daerah dan masyarakat.
Kondisi ekonomi daerah masih sulit terlihat dari masih adanya utang yang membelit keuangan pemerintah provinsi.
“Menurut saya kita mesti punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat. Saya mendengar berita ada banyak kontraktor yang belum dibayar,” ujarnya.
Ia menyarankan anggaran kunker itu digunakan untuk mendahulukan kewajiban kepada pengusaha-pengusaha kecil itu.
“Daripada kita menggunakan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” nilainya.
Dikatakannya lagi, pemerintah masih banyak kebutuhan-kebutuhan pembangunan di sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang perlu pembiayaan mendesak.
“Saya pikir anggarannya lebih baik difokuskan ke hal-hal tersebut,” dorongnya.
Berbagai pertimbangan di atas lantas menjadi alasan Gerindra memberikan instruksi tegas kepada semua anggota fraksinya untuk tidak ikut menghambur-hamburkan anggaran.
“Ini sudah jadi instruksi partai, sehingga saya pastikan tidak ada anggota fraksi Gerindra yang boleh berangkat. Lebih baik anggarannya dialihkan ke berapa sekolah yang akan terbangun dengan anggaran sebesar itu,” tekannya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPRD NTB, H Surya Bahari tidak menampik soal program kunjungan kerja anggota dewan ke luar negeri tersebut. Direncanakan program tersebut dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini.
“Belum, masih dikonsultasikan ke kementerian, apa akan pakai izin atau pakai apa,” katanya.
Ditanya lebih lanjut terkait dengan jumlah anggaran, ia mengatakan belum melihat angka detailnya.
“Detailnya belum saya lihat,” ucapnya.(jho)