KLU- Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk memberi ruang terhadap investasi ritel modern, rupanya menuai pro-kontra. Banyak kalangan pengusaha lokal merasa terancam jika ritel modern melebarkan sayap usahanya di Lombok Utara.
Fraksi Gerindra yang juga Anggota DPRD dari komisi II Lombok Utara Hakamah menyampaikan sangat menyayangkan terhadap langkah Pemda yang memberikan izin, langkah ini dinilainya terburu-buru. “Kami sudah menerima banyak aduan dari pengusaha lokal, mereka banyak menolak adanya ritel modern dengan alasan akan mematikan usaha mereka,” cetusnya.
Menurut Hakamah pemda harusnya melakukan sosialiasi dulu, menemui para pedagang tradisional untuk mendengar saran masukan. “Jangan asal kasih ijin, tadi saya sudah kontak Kadis Naker dan Perijinan Satu Pintu supaya jangan Terburu-buru mengeluarkan ijin, Namun mereka dengan gamblang menjelaskan akan memberikan ijin ritel modern di kecamatan pemenang 5 titik, kec Tanjung 2 Titik, kecamatan Gangga, Kayangan, Bayan Masing-masing 1 Titik,” ungkapnya sembari membeberkan penjelasan kadis Naker.
“Kita segera rapat gabungan Komisi 1 dan II DPRD untuk menyikapi keluhan dari para UMKM Lombok Utara,” imbuhnya.
Dijelaskan, belakangan Bupati H. Djohan Sjamsu berkomentar menyangkut ritel modern tersebut. Pihaknya menyimpulkan terdapat 4 catatan yang menjadi pertimbangan di antaranya, masyarakat bisa belanja selama 24 jam, menyerap tenaga kerja secara massif, dapat menampung produk lokal.
Sementara itu, Ketua LSM Surak Agung Wiramaya Arnadi melayangkan protes dengan rencana berdirinya Ritel modern. Idealnya, pemda harus mengusahakan menjual produk masyarakat dengan promosikan dan dicarikan pembeli itu lebih realistis alih-alih membawa saingan UMKM.
Ia pun mengancam jika dalam waktu dekat lanjut Surak Agung, akan melakukan aksi protes ke DPRD dan Kantor Bupati untuk menolak masuknya ritel modern tersebut. Kebijakan ini dirasa sangat merugikan pedagang kecil.
“Pemerintah jangan hanya sekedar kata hanya membuat janji belaka, buatlah gebrakan yang tidak membuat rugi rakyat kecil. Dalam waktu dekat kita akan demo dengan para pedagang kecil ke DPRD dan Pemda,” pungkasnya. (dhe)