PRAYA – Bupati Lombok Tengah (Loteng), HL Pathul Bahri, terang-terangan menagih Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk membayar lahan milik Pemkab Loteng seluas 9 hektare. Pemkab Loteng meminta agar ITDC segera melunasi kewajibannya tersebut.
Hal itupun kembali memantik Juru Bicara (Jubir) Pejuang Lahan Mandalika, M Samsul Qomar, angkat suara. Dikatakan, dengan kejadian belum dibayarnya 9 hektare lahan milik Pemda Loteng oleh ITDC namun sudah berstatus HPL (hak pengelolaan) tentu membuka tabir kegelapan selama ini soal proses HPL yang diklaim pihak pengembang plat merah tersebut.
“Kami menilai bahwa HPL yang diklaim selama ini tidak semuanya benar bahkan bisa jadi semua tidak benar,” katanya dalam rilis yang diterima media ini, Minggu (1/10/2023).
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya mewakili masyarakat pemilik lahan meminta kepada Presiden Joko Widodo dan pihan terkait untuk membuka status HPL lahan ITDC dengan seterang terangnya atau segera memerintahkan ITDC untuk membayar lahan warga yang masih belum selesai.
“Hal ini sangat jelas terbukti ketika lahan milik Pemda saja tanpa proses pembayaran sudah diklaim menjadi HPL, apalagi lahan warga yang kebanyakan buta huruf dan tidak faham soal dokumen dan lainnya,” jelasnya.
“Patut diduga ada “kejahatan “ dan mafia lahan pada saat pembebasan dahulu dan ini harus dibuka agar tidak menjadi bom waktu,” tambah Qomar.
Mantan anggota DPRD Loteng ini menegaskan, pihaknya mendukung langkah Pemda Loteng dalam hal ini Bupati HL Pathul Bahri untuk menagih ITDC agar lahan Pemda yang merupakan aset daerah segera diselesaikan. “Begitu juga lahan warga yang belum menerima dan salah bayar agar segera juga dibayarkan,” tambahnya.
“Karena kalau soal salah bayar dan sebagainya itu bukan tanggungjawab pemilik, siapa suruh mereka bayar tanpa melihat alas hak dan lainnya asal bayar terus pemilik yang dikorbankan,” tandanya.
Sebelum ajang balap MotoGP Mandalika 2023, pihaknya meminta kepada ITDC melalui Pemprov NTB maupun Pemda setempat untuk segera bertemu dengan perwakilan warga untuk menyelesaikan sengakrut lahan. “Jika tidak maka bisa saja warga melakukan aksi-aksi damai untuk menyampaikan ke pemerintah pusat kepada presiden dan kepada dunia bahwa soal lahan di mandalika belum selesai,” katanya.
Dia menerangkan, dukungan masyarakat tekait event dunia di Mandalika tidak usah diragukan lagi. Buktinya selama ini tidak pernah ada kejadian kerusuhan karena mereka mencintai tanah mereka, daerah mereka, bangsa mereka tapi jangan kemudian kecintaan mereka tidak dihargai bahkan dicuekin oleh pemangku kebijakan.
“Warga masyarakat ini kan manusia biasa juga yang punya hati dan rasa, tolonglah segera ada kebijakan agar semua perhelatan juga berkah tanpa ada kezoliman di dalamnya,” tutup Qomar. (red)