PRAYA—Bupati Lombok Tengah, H Moh. Suhaili FT tetap bertahan dengan sikap awal soal wacana perubahan nama BIL menjadi BIZAM. Posisi Suhaili di warga, sebab sampai sekarang warga Gumi Tastura belum sepakat merubah nama BIL. Kendati ada surat Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KP 1421 tahun 2018 tentang penetapan nama Bandar Udara Internasional\nZainuddin Abdul Madjid (BIZAM).
“Kami tetap tunduk dengan putusan pemerintah pusat. Hanya keluhan masyarakat juga harus didengarkan,” tegas Suhaili, Jumat (24/01) di Bencingah Praya.
Suhaili menegaskan, nama BIL sudah bagus, tidak pro maupun kontra. Apalagi dalam nama itu ada kata Lombok yang mencapuk semuanya. Dan sekarang jika bandara mengalami perubahan tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena banyak tidak setuju, bukan dari masyarakat maupun pemerintah.
“Penolakan bandara seperti ini tidak hanya terjadi di Loteng. Namun banyak terjadi di luar daerah lainnya. Tetap pemerintah harus melihat kondisi. Makanya Pemerintah Pusat harus melihat dengan arif,” tuturnya.
Selain itu, jika merujuk dengan aturan Permenhub 39 tahun 2019 pasal 45 dikatakan pergantian nama bandara harus ada surat persetujuan dari DPRD setempat, surat dari tokoh masyarakat dan tidak ada keberatan setelah dipublikasikan tentu harus menjadi pertimbangan Provinsi. Karena jika rencana itu tetap mereka paksakan, pihaknya tidak akan berani untuk mengambil sikap.
“Kalau memang pemerintah Provinsi memaksakan saja, silakan. Tapi kami daerah tidak berani, karena kami tetap mementingkan kepentingan kondisifitas masyarakat,” jawabnya tegas.
Sementara itu, Lalu Hizi aktivis yang terus menyuarakan masalah nama bandara menegaskan, dalam aturan atau permen tentang perubahan nama\nbandara sudah jelas tertuang. Jika ada penolakan dari berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, maka rencana perubahan nama itu tidak bisa dilakukan. Dan pihaknya juga menilai dalam rencana perubahan nama bandara ini, Pemprov selama ini tidak melibatkan pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat.
“Pemrov harus berpikir kalau gejolak perububahan nama bandara ini terus dibiarkan. Maka kami khawatir akan mempengaruhi pelaksanaan dari pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat. Maupun pegelaran MotoGP,” tuturnya.
Izzi mengatakan, pihaknya berulang kali menegaskan bahwa pihaknya sebagai masyarakat tetap akan menolak perubahan nama bandara ini. Karena nama sekarang merupakan harga mati. Sehingga, dengan perjuangan masyarakat ini, pihaknya menginginkan agar pemkab mendukung masyarakat yang menolak. Karena ini sudah menjadi permasalahan harga diri.
“Pemaksaan terhadap negara terjadi zaman kolonial. Kita sudah merdeka jangan kita terjajah lagi,” tegasnya. (jay/r1)