PRAYA – Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat NTB mempertanyakan banyaknya data yang tidak masuk diakal di Dinas Sosial Loteng, Jumat lalu.
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes dan ketidak jelasan Dinas Sosial dalam melakukan pendataan secara adil. Hal ini mengingat banyaknya kesalahan sasaran bantuan sosial, belum lagi dugaan permainan antara oknum pendamping dan agen. Lebih parah temuan di lapangan dugaan pemotongan dan penguasaan kartu ATM oleh penerima bantuan.
Koordinator aksi, Sadam Husen menegaskan bahwa setiap transaksi harus ada bukti tertulis seperti struk mengingat jumlah dan harga barang supaya jelas. Selanjutnya, penerima sudah meninggal, di luar daerah dan yang mengundurkan diri kemudian siapa yang menggantikannya.
“Kami merasa sangat kurangnya personel di Dinas Sosial di lapangan,” sebutnya.
Husen menambahkan, seharusnya di lakukan penempelan daftar nama penerima yang ada di desa/kelurahan, supaya jelas siapa penerima PKH, siapa pendiri BPNT dan bantuan lainnya. Mereka menganggap penilaian hanya dari satu sisi saja, sedangkan tanggapan masyarakat itu juga sangat penting di lapangan.
“Salah satu contoh adanya pengumpulan kartu ATM, dan dilakuan pencairan oleh satu orang,” katanya.
Jika hearing ini tidak mendapatkan jawaban maupun solusi yang pasti pihaknya mengancam akan menempuh jalur hukum. “Kami akan lanjutkan laporkan ke pihak aparat penegak hukum,” ancam dia.
Sementara, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Lombok Tengah, Irham Afandi menyampaiakan jika penyaluran bantuan tersebut belum secara keseluruhan. Hal ini mengingat sekitar ribuan belum ada terima buku tabungannya.
“Kalaupun ada permainan pendamping dengan agen maka silakan dilaporkan,” katanya.
Irham menambahkan, sudah ada oknum pendamping dipecat karena terbukti melakukan permainan.
”Kita akan perbaiki sistem kita ini, kalau ada permainan kita akan somasi,” katanya tegas.(r2)