Personel Gabungan Masih Berjaga

F Gusur

PROTES: Seorang ibu yang tidak terima tanahnya digusur alat berat protes di hadapan anggota polisi, Jumat kemarin.

PRAYA – Ratusan personel gabungan Polisi, TNI dan Satpol PP masih melakukan penjagaan di lokasi kawasan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Penjagaan dilakukan berlangsung selama enam hari. Penjagaan sebagai antisipasi perlawanan dilakukan warga yang mengklaim tanah di lokasi tersebut.

“Kami enam hari di Kuta, amankan kawasan yang dibersihkan Jumat kemarin,” ungkap sumber merupakan anggota Polres Lombok Tengah yang dihubungi Radar Mandalika, kemarin.

Demikian juga disampaikan anggota Kodim 1620 Lombok Tengah. Dia membenarkan masih stanby di lokasi untuk pengamanan pembangunan. “Sata tetap di Kuta mas,’’ kata sumber yang menolak dikorankan namanya ini.

Sementara, pembersihan area kawasan sirkuit MotoGP di Kuta, Kecamatan Pujut berlangsung Jumat kemarin. Seorang ibu-ibu teriak histeris di hadapan petugas yang mengklaim itu merupakan tanah mereka. Ada 862 personel gabungan di lokasi tersebut.

Disampaikan Ketua Tim Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, AKBP Awan Haryono menyampaikan, proses ini akan berlansung dalam kurun waktu empat sampai dengan enam hari kedepan. Target di tiga titik yakni, di lahan Masrum seluas 1,68 hektare, kemudain Amak Karim seluas 60 Are dan  Juhardi seluas 33 Are, sehingga total keseluruhan mencpai 2,5 hektare.

“Sengketa lahan ini  dilakukan dengan verifikasi dan sandingan antara surat milik warga, ITDC, Polri, dan Pegadilan supaya jelas secara perolehan baik harga maupun kepemilikan,” ungkapnya di lokasi.

Ditambahkan, Manager ITDC, Karioka menyampaikan, target sirkuit MotoGP ini harus sesuai denga target dan tidak molor dari jadwal, mengingat pengerjaan sampai saat ini sudah mencapai  75 persen. Sekarang pada tahap pengaspalan, dimana pengaspalan ini berbeda dengan jalan pada umumnya mengingat tidak boleh terputus pada tahap satu dan dua, dan tidak boleh ada sambungannya.

“Proyek ini harus selesai di bulan Juni 2021, sehingga pada bulan  Juli sampai dengan September dilakukan pengecekan oleh Dorna, dan bulan Oktober pelaksanaannya,” jelas dia.

Sementara adannya lahan yang belum di bayar dan klaim tanah merupakan tugas ITDC, dimana untuk itu perlunya berkoordinasi kepastian tanah yang belum terbayar dengan total yang belum selesai sesuai  dengan SK Bupati sekitar 10 hektare.

”Tanah inklaf sedang proses, dan tanah klaim sedang diverifikasi oleh tim gubernur supaya semua jelas,” ungkapnya.

Pihak keluarga lahan yang belum dibayar, Zabur menyampaikan, sertifikat yang dimiliki merupakan keluaran dari Kemendagri yang telah terjamin keabsahannya. Harga lahan merupakan hak kedua belah pihak dimana merupakan hasil negosiasi bersam antara masyarakat dan ITDC. Pihaknya mengaku antara masyarakat dan ITDC belum pernah bertemu dan kejelasan membayarkan lahan  masyarakat.

Inklaf yang berdasarkan SK Gubernur katanya, pada tahun2018 dan diperkuat dengan SK Sekda merupakan kekuatan masyarakat dalam mempertahankan haknya. Warga membeberkan kepada media ada sekitar 49 orang dengan luas 98 hektare tanah warga satupun belum diselesaikan ITDC.

 “Bagaimana mau selesai kalau masyarakat dan ITDC tidak harmonis, kalaupun ada pembahasan lahan, namun tidak pernah ada titik temu,” tegas dia.

Adapun saat ini kawasan yang masih mempertahankn lahanya yakni,  Gema Azzwardi dengan luas lahan sekitar 60 are, kemudain Nahan dengan 2 sertifikat dengan luas 1,27 hektare, dan  Jenalim dengan luas sekitar 60 are. Dimana pengakuan keluarganya telah terjual 20 are dan meminta sisa 40 are yang belum dibayar.

 “Kami akan membentuk komite masyarakat Mandalika Lombok sebagai wadah pempersatu, advokasi dan mediasi antara masyarakat dan ITDC,” kata dia. (tim)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Camat Sakra Timur Apresiasi Organisasi IPM

Read Next

Tak Pakai Masker Didenda Mulai Berlaku

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *