PRAYA – Panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di Lombok Tengah mengeluh, mereka tingkat desa mensiyalir persiapan jelang pemilihan kepala desa molor dari jadwal yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten. Pasalnya, berdasarkan jadwal yang diterima pihak panitia, penyampaian daftar pemilih kepala panitia desa mestinya sudah dilakukan 18 April 2022. Nyatanya belum ada.
“Jadwalnya Senin lalu, tapi sampai sekarang belum kami terima,” keluh Panitia Pilkades Desa Montong Ajan, Muh. Ismail.
Mengetahui jumlah daftar pemilih sangat penting bagi panitia desa, sebab nantinya akan menjadi patokan untuk memverifikasi dukungan terhadap bakal calon kepala desa.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan panitia pemilihan kecamatan dan panitia sengketa pemilihan, sebab untuk mengantisifasi permasalahan di kemudian hari koordinasi dengan panitian di kecamatan sangat dibutuhkan.
“Agar kami tahu tempat berkoordinasi,” tegasnya.
Ditambahkan Panitia Pilkades Desa Batu Jangkih, dimana selain persoalan tersebut panitia juga mempertanyakan RAB dari pemdes yang tidak mencantumkan alat kerja panitia, seperti komputer, printer dan lainnya.
Dia menilai komposisi yang menonjol dalam RAB tersebut hanya sncak saja.”Honorium juga tidak ada, senack saja yang banyak,” protes Ketua Panitia Pilkades Desa Batu Jangkih, H. Ahamad Jaswadi.
Terpisah, Camat Praya Barat Daya H.M. Rumetan menanggapi keluhan panitia pilkades, dia menjelaskan akan segera melakukan koordinasi dengan panitia kabupaten. Kendati akan mengacu pada DPT Pilbup tahun lalu, tentunya akan tetap ada perbaikan berdasarkan hasil monitoring panitia desa.
“Nanti saya akan sampaikan,” janjinya.
Sementara berkaitan dengan panitia pengawas dan panitia penyelesaian sengketa di kecamatan, camat menjelaskan sejauh ini sudah ada nama- nama panitia tersebut, namun secara legalitas belum ada dari kabupaten.
“Panitia di kecamatan ini belum ada SK,” ungkapnya.
Dia berharap persoalan ini dapat segera diantensi pihak kabupaten sebagaimana yang diinisiasi pemerintah kecamatan dengan melalukan bimtek yang melibatkan BPD dan panitia Pilkades.
“Ini memang sangat kita butuhkan,” pungkasnya.(ndi)