Pansus Kaji Pelanggaran Perda Oleh Pemkab Loteng

  • Bagikan
F legewarman
KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID Legewarman

PRAYA – Panitia khusus (Pansus) asset dan pendapatan asli daerah (PAD) DPRD Lombok Tengah bakal mengkaji dugaan pelanggaran peraturan daerah (Perda) oleh Pemkab setempat. Khususnya dari PAD event MotoGP 2022.

Pansus aset dan PAD DPRD Loteng, Legewarman menegaskan, PAD dari event MotoGP yang dibeberkan Pemkab Rp 12 miliar, sebesar 15 persen yang telah disepakati diduga telah melanggar Perda. Dimana dalam aturan jelas bahwa pajak bagi hasil dalam event sebesar 30 persen.

Sementara itu, soal ada pembahasan pemkab bersama dengan ITC harus terlebih dahulu dilakukan kajian supaya kejelasannya terang benderang. Lege mengatakan, saat mendapatkan informasi tersebut dimana ia belum mengecek secara fisik Perda. Namun disana dikatakan teknis penurunan pajak itu selanjutnya diatur melalui peraturan bupati (Perbup).

“Itu yang saya dapatkan informasi, kalau betul ada pasal khusus yang mengatur tentang itu maka tidak bisa kita salahkan pak Bupati. Tetapi kalau memang tidak ada pasal yang mengatur secara khusus terkait dengan teknis penurunan pajak hiburan itu, maka secara otomatis bupati melanggar Perda,” tegasnya di hadapan media, Kamis kemarin.

Lege menegaskan, pihaknya belum mengkroscek Perda tentang retribusi daerah itu, nanti pihaknya akan meminta sekretariat membuka pasal tersebut untuk dikaji secara mendalam.
Pansus dikatakannya sudah mengagendakan untuk ke ITDC terkait dengan transparansi setoran pajak ke kas daerah, sekalian akan dimintai klarifikasi apakah memang betul besarannya itu 12 miliar.

Selain itu, yang sedang coba telisik pansus dari hasil pembahasan itu banyaknya OPD yang dapat berpotensi menghasilkan PAD yang besar, tetapi ternyata perolehannya sangat minim, maka itu yang harus dikejar nantinya bahkan akan turun langsung ke lapangan namun saat ini memang terkendala karena pembahasan LKPJ. Dengan agenda Pansus untuk sementara waktu sampai selesai pembahasan LKPJ ini baru akan dapat lanjutkan kembali.

“Sejak awal sudah saya katakan bahwa apabila Bupati sampai melanggar Perda,” tegas politisi PBB ini.(tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *