Perkim NTB Berhutang 98 Miliar di Kontraktor

F Plt Kadis Perkim scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Jamaludin

MATARAM – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB masih menyisakan hutang pengerjaan fisik tahun 2020 kepada pihak ketiga (kontraktor). Jumlahnya pun tidak sedikit mencapai Rp 98 miliar. Ini dampak dari kondisi keuangan daerah akibat Covid-19.

Plt Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaludin menjelaskan pengerjaan fisik yang masih  dihutang pemerintah khsususnya pengerjaan pada APBD murni 2020. Pemprov hanya mampu membayar DP (uang muka) sebanyak 30 persen. Sisanya 70 persen terpaksa harus dibayarkan tahun depan.

“Yang belum terbayar 70 persen akan dibayarkan di 2021. Yang tertera di DPA kita itu Rp 98 M jumlah dihutang,” ungkap Jamaludin saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa kemarin.

Di Perkim sendiri, ada dua jenis pekerjaan fisik yaitu jalan lingkungan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Jenis RTLH yang dikerjakannya beragam ada yang jenisnya Peningkatan Kapasitas (PK) yaitu, hanya dibangun atap, dinding dan lantai. Kemudian ada juga Pembanganunan Baru (PB) yaitu, pembangunan rumah dari nol dan Rumah Layak Huni (RLH).

Khusus di tahun 2020, RTLH di Dinas Perkim sendiri sebanyak 130 paket. Yang paling besar yaitu jalan lingkungan sebanyak 800-an paket dimana sebagian besar atau 90-an persen itu merupakan aspirasi DPRD NTB.

“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi waktu itu terjadi refokusing anggaran. JPS kabupaten kota diambil dari APBD kita,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengerjaan fisik pada APBD-Perubahan hampir rampung 100 persen. Dalam DPA Perkim sendiri tidak ada yang dihutang alias semuanya akan dibayar penuh. Namun terkait pembayarannya merupakan ranah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Tugas Perkim hanya mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan semuanya.

“Untuk pengerjaan fisik diperubahan 99 persen. Tapi Keuangan di DPA kami itu tertera terbayar 100 persen yang sudah disahkan oleh APBD. Pembayaran ranahnya BPKAD. Tugas kami mengerjakan pekerjaan tersebut sampai fisiknya 100 persen. Pembayarannya BPKAD punya ranah,” paparnya.

Jamaludin tidak menampik, Perkim masih melihat RTLH masih menjadi PR besar NTB. Namun dalam hal ini, pihaknya berharap agar semua stakeholder dapat mengintervensinya seperti pemerintah pusat dan kabupaten kota. Terlebih, 2021 akan berlangsung MotoGP sehingga tamu yang datang bisa menggunakan penginapan termasuk rumah warga yang dibangun menjadi home stay. Dengan tujuan agar tamu yang 200 ribu itu semuanya menginap di Lombok.

“Skala prioritas kami untuk Permukiman rumah kumuh dan RTLH. Benar skli (RTLH) PR besar. Kita masih prihatin banyak rumah yang perli jadi perhatian pemerintah. Tidak hanya dari kami tetapi dari pusat dan kabupaten juga,” ungkapnya.

Perkim sendiri juga telah mengalokasikan anggaran untuk program permukiman dan RTLH di 2021. Namun pihaknya tidak menyebutkan detail berapa yang akan dibangun mengingat saat ini APBD NTB masih dalam evaluasi Kemendagri.

“Anggaran sedang dievaluasi.

Saat ini masih menunggu evaluasi Kemendagri,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sesalkan Tambang di Sekitar Mata Air

Read Next

IPM NTB Keenam dari Bawah Nasional

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *