LOTIM – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di tingkat Kecamatan di Lombok Timur (Lotim) telah terbentuk. Pengurus PPDI tingkat Kecamatan masa bakti 2025-2028 ini, dikukuhkan Ketua PPDI Lotim, Hamzah di Ballroom Kantor Bupati Lotim, Kamis (16/1).
Dalam kesempatan itu Ketua PPDI Lotim, Hamzah mengungkapkan apa yang selama ini menjadi aspirasi semua perangkat desa. Salah satu aspirasi perangkat desa, ialah bagaimana agar status perangkat desa bisa diangkat setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami menaruh harapan di peraturan pelaksananya, agar kesejahteraan perangkat desa itu lebih terakomodir. Terutama gajinya yang selama ini bersumber dari APBN agar langsung ke rekening perangkat desa, tanpa harus melalui APBD,” ucapnya.
Untuk menyiapkan aspirasi itu bisa terpenuhi, pihaknya akan merapikan administrasi untuk mendapatkan nomor induk perangkat desa. Hal itu agar sesuai amanat perundang-undangan selain penghasilan tetap.
“Kami harap, perangkat desa juga mendapatkan tunjangan penghasilan tetap,” tegas Hamzah.
Mengenai pelantikan ini sejak lama telah direncanakan. Namun karena berbagai kendala, sehingga pelantikan baru bisa dilakukan.
“Sudah lama kita rencanakan, tapi baru hari ini (kemarin, red) kami bisa laksanakan,” katanya.
Lanjutnya, pemerintah desa merupakan ujung tombak dari suksesnya semua kegiatan dan program yang direncanakan pemerintah pusat.
“Kami pemerintah desa langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya.
Ketua PPDI Provinsi NTB, Wiro Hamdani mengatakan, PPDI adalah wadah yang memiliki visi misi yang jelas. Salah satu fungsi PPDI, ialah tempat untuk ribuan perangkat desa yang ada di setiap daerah bernaung.
“Konsen kami di PPDI adalah peningkatan kapasitas anggota, menjalin mitra yang baik, dan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi kami termasuk peningkatan kesejahteraan para perangkat desa,” ujar Wiro.
Dari semua kabupaten kota yang ada di pulau Lombok, ia mengakui kalau pemerintah Lotim yang paling bisa mengerti, dan memahami kondisi perangkat desa.
“Dari empat kabupaten yang ada di Lombok, hanya pemerintah Lombok Timur yang benar-benar memperhatikan PPDI,” sebutnya.
Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Lotim, HM Juaini Taofik meminta agar semua perangkat desa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
“Agar masyarakat bisa memberikan penghargaan terbaik untuk para perangkat desa, maka berikanlah pelayanan terbaik,” kata Juaini.
Ia berharap, PPDI bisa menjadi organisasi pembelajaran, yang memberikan semua anggotanya ruang untuk meningkatkan kompetensinya. Karena organisasi pemerintah desa adalah tumpuan, sebagaimana Astacita Presiden yang mengatakan, bahwa pembangunan dari desa untuk kemajuan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Akan banyak program-program yang nantinya, akan langsung diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Entah itu ketahanan pangan, atau mungkin program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ke depan desa diharapkan menjadi subjek dalam mensukseskan perogram Makan Bergizi Gratis itu. Kuncinya adalah desa meningkatkan kompetensi anggota mereka, untuk menjalankan program itu,” tutupnya. (fa’i/r3)