banner 300x600

Pendemo Klaim SK Pergantian Nama Bandara Kadaluarsa

  • Bagikan
IMG 3580
KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PERSOALKAN: Pimpinan DPRD Loteng dan anggota dewan saat menerima pendemo, kemarin.

PRAYA –Polemik pergantian nama BIL menjadi nama Pahlawan Nasional atau BIZAM belum usai. Kemarin puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menolak Perubahan Nama Bandara (GERAM) NTB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD setempat.

Koordinator aksi, Lalu Hizzi mengatakan, massa menuntut dan mendesak pemerintah dan DPRD Lombok Tengah untuk segera membuat pernyataan sikap baik secara lisan dan tulisan mengenai penolakan pergantian nama bandara. Sebab BIL merupakan nama harga diri sebagai masyarakat Lombok Tengah.

banner 300x600

“Jangan sampai di injak-injak harga diri dan dipermainkan oleh oknum-oknum pejabat di provinsi NTB dan Pusat,“ sebut Ketua LSM Formapi NTB, Ramdani dalam orasinya.

Pendemo juga mengklaim bahwa SK perubahan nama bandara telah cacat Secaara Yuridis sebagaimana Peraturan Menteri Perhub nonomor 39 2019 tata cara penamaan bandara yang mengabaikan unsur eksekutif, legislatif daerah, tokoh dan masyarakat sekitar. Pasalnya, SK itu mengenai perubahan nama bandara dikatakan sudah kadaluarsa ketika implementasinya tahun 2020.

Sementara itu, perwakilan pimpinan DPRD Lombok Tengah dan anggota dewan yang menerima massa aksi menegaskan. Pihaknya telah menandatangani penolakan perubahan nama bandara, alasannya karena tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam pembahasan mengenai perubahan nama bandara.

Wakil Bupat Lombok Tengah L. Pathul Bahri didampingi Sekda Lombok Tengah H.M.Nursiah yang menerima massa aksi mengatakan, pergantian nama bandara jangan sampai menjadi pemecah belah, termasuk soal kadaluarsaan SK pergantian nama bandara sebagai alsan penolakan oleh warga.

“Jelas secara administrasi dan regulasi yang sesuai dengan aturan tatacara penolakan seperti bersurat ke pemerintah daerah dan surat tersebut akan diteruskan ke DPRD, supaya ditindak lanjuti pembahasan paripurna dalam menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini,” tegas Wabup.

Di kantor DPRD Loteng, pimpinan DPRD dan anggota dewan yang menerima massa aksi menegaskan. Pihaknya telah menandatangani penolakan perubahan nama bandara, alasannya karena tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam pembahasan mengenai perubahan nama bandara.
“Kami tidak pernah dilibatkan,” kata Wakil Ketua DPRD Loteng, HL Sarjana.(tim)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *