Pemuda Sengkol Tagih Lahan Pengganti Lapangan Mandalika

PRAYA – Lokasi pembangunan Rumah Sakit (RS) Mandalika bertaraf internasional di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut kembali dipersoalkan pemuda setempat. Pemuda menagih janji pemerintah soal lahan pengganti. Sebab, lokasi dibangun RS ini adalah lapangan umum desa setempat. Sampai sekarang belum ada kejelasan lokasi pengganti. Pemuda pun mengancam akan mengambil tindakan jika dalam waktu tidak ada kejelasan dari pemda.
“Pembangunan RS Mandalika sudah 80 persen, cuma kami persoalkan sekarang mana lahan pengganti yang akan kami jadikan lapangan umum,” tegas perwakilan pemuda Desa Sengkol, Mirdan Hamdanu.
Dia mengungkapkan rasa keprihatinannya atas janji manis pemerintah dalam mengganti lapangan Mandalika yang digunakan sebagai RS Mandalika bertaraf Internasional. Dia juga mengungkapkan rasa kekhawatirannya dampak dari janji yang tidak kunjung ditepati pemerintah.
“Kalau sampai RS ini diresmikan dan lahan pengganti belum ada, kami dari pemuda dan masyarakat Sengkol akan boikot RS Mandalika sampai ada lokasi pengganti,” ancamnya.
Saat ini katanya, pemuda dan warga sedang membahas persoalan ini dan akan melayangkan surat kepada Gubernur NTB sesuai dengan janji Wakil Gubernur waktu itu. Pemuda meminta supaya semua harus diperjelas dan apapun kondisinya disampaikan langsung ke masyarakat, mengingat masih banyaknya informasi yang simpang siur di bawah.
“Jangan sampai hal ini justru menjadi bom waktu menimbulkan polemik baru,” katanya.
Dia juga berharap, atas nama mewakili pemuda Desa Sengkol kepada pemda dan pemprov agar lebih memperhatikan komitmen awal.”Kami minta itu,” tegas dia.
Sementara itu, Sekdes Sengkol Nursam mengaku mendukung langkah pemuda. Pasalnya, yang merasa dibohongi oleh pemda bukan hanya pemuda, pemerintah di bawah juga merasakan itu.
“Sepanjang tidak merusak kami mendukung dek,” katanya, tadi malam.
Nursam membeberkan, pada tahun 2020 saat baru lapangan ini dibahas jadi RS. Pemda pun menguatkan dengan dijanjikan pemda akan dianggarkan lahan pengganti pada tahun anggaran 2020. Surat itu juga ditandatangani sekda. “Kami juga merasa dibohongi, ini harus diganti,” tegas sekdes.(tim)