PRAYA – Tuntutan tenaga kesehatan (Nakes) Lombok Tengah agar dicairkan insentif beberapa bulan tahun 2020, dipastikan tak bisa terwujud. Nakes kali ini harus benar-benar gigit jari.
Badan Pengelola Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Lombok Tengah menyampaikan, tidak memiliki uang untuk membayar insentif nakes tahun 2020.
Insentif nakes yang belum dibayarkan di tahun 2020 belum ada titik terang. Bagaimana tidak, perjuangan dan pengorbanan Nakes jadi garda terdepan memerangi Covid-19, nampaknya tidak dapat dipenuhi haknya.
Kepala BPKAD Lombok Tengah, Baiq Aluh Windahayu mengungkapkan, sampai saat ini belum ada alternatif dalam penyelesaian pembayaran insentif nakes untuk tahun 2020.
“Untuk tahun 2020 tidak bisa dibayarkan mengingat daerah dalam kondisi tidak ada uang,” ungkapnya pada media, kemarin.
Sementara untuk pembayaran insentif nakes tahun 2021, pihaknya saat ini belum melakukan pembayaran menginagt masih dalam tahap pembahasan anggaran dan belum finalisasi.
“2021 belum final mengingat masih dilakukan refocusing anggaran,” katanya.
Beberapa bulan lalu, Nakes di Kabupaten Lombok Tengah pernah geram. Mereka mengancam akan melakukan hearing ke kantor DPRD dalam waktu dekat. Selain itu, gabungan organisasi nakes juga akan melayangkan surat tembusan ke kementerian kesehatan (Kemenkes) bahkan pemerintah provinsi NTB. langkah ini dilakukan para nakes buntut dari tidak ada kejelasan kapan insentif mereka dicairkan termasuk dari bulan Juli sampai Desember 2020.
“Kita akan menghadap ke dewan dan ditembuskan ke provinsi dan kementerian kesehatan, kami akan hearing dalam waktu dekat ke dewan,” ungkap salah satu dokter di RSUD Praya Dr. Yuda Permana yang juga Humas Covid-19 kepada media, beberapa waktu lalu.
Katanya, nakes yang sedang berjuang di masa pandemi tahap dua ini, mengaku masih menunggu kabar kapan cair insentif. Baik untuk nakes di RSUD dan Puskesmas di Lombok Tengah.
“Kami berharap segera dibayar mengingat ini merupakan hak kami,” terangnya.
Yuda menerangkan, untuk insentif yang dibayar pemkab bagi Nakes di RSUD Praya per bulannya Rp 700 juta. Atas dasar ini juga, Nakes dari gabungan profesi yakni ini ada IDI, PPNI, IBI, dan PATELKI sepakat membuat gerakan organisasi. Semua ini buntut dari insentif belum ada kejelasan.
“Sampai saat ini pemerintah belum ada kejelasan terutama dari pihak BPKAD,” sebutnya.(tim)