Pemkab Lobar Bersiap untuk Kasasi

F AMM.. scaled

WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA TUNJUKAN: Kepala BPKAD H Fauzan Husniadi saat menunjukkan salinan putusan PTTUN Surabaya di kantornya, kemarin (10/6).

LOBAR—Pemkab Lombok Barat (Lobar) belum menyerah terhadap segala upaya hukum yang ditempuh AMM. Bahkan pemkab akan menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA) menyusul hasil putusan banding AMM yang dimenangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Surabaya. Dimana sebelumnya pihak AMM melakukan banding atas hasil putusan PTUN Mataram yang menolak seluruh gugatan AMM atas SK pembatalan SK pinjam pakai lahan Pemkab Lobar yang ditempati AMM sejak 1986 lalu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar, H Fauzan Husniadi mengaku sudah membaca salinan putusan elektronik PTTUN itu. Ia pun menemukan adanya kejanggalan atas putusan itu dengan gugatan awal yang dilayangkan pihak AMM.
“Setelah saya baca ada yang janggsl, dari awal dipermasalahkan terkait SK pencabutan SK lama 1986. Tapi di putusan PTTUN Surabaya, yang menjadi pertimbangan di sana soal sewa menyewa, padahal kita tidak pernah menyinggu sewa menyewa di SK itu,” kata Fauzan yang dikonfirmasi di kantornya, kemarin (10/6).
Atas dasar itu ia menilai pokok perkara awal pihak AMM soal pembatalan SK di PTUN Mataram tidak nyambung dengan banding yang dilakukan di PTTUN Surabaya. Hal itu pun dianggapnya aneh. Sehingga menjadi alasan pihaknya mengambil langkah kasasi ke MA.
“Kami sudah menyiapkan langkah kasasi terhadap hal ini,” tegasnya.
Sekali lagi ia mengatakan pada SK terbaru yang membatalkan SK pinjam pakai tahun 1986 itu tak pernah menerangkan soal sewa-menyewa. Hal itu juga yang diperkarakan AMM pada PTUN Mataram. Kemudian dimenangkan Pemkab Lobar dan menolak seluruh gugatan itu. Lantas mengapa pihak AMM dalam bandingnya justru berbeda dengan pokok perkara awal.
“Kemudian rilis yang disampaikan pihak pengurus AMM terkait pasal 1318 KUHPerdata soal perjanjian. Tidak pernah ada perjanjian (SK) pemda Lobar dengan yayasan itu, disana terkait Surat Keputusan Bupati,” jelasnya.
Ia menyarankan untuk mempelajari dulu perbedaan mana perjanjian dengan Beschikkin (keputusan). Sebab di SK lama, surat keputusan hanya pinjam pakai bukanlah perjanjian. Sehingga wajar untuk membatalkan pinjam pakai itu dengan menggunakan SK pembatalan dari bupati. “Seperti itu logikanya, tidak ada perjanjian di SK bupati,” tegasnya.
Jikapun ada bahasa sewa menyewa, itu di luar dari SK. Sebab hal itu menjadi bawaan atau dampak dari SK pembatalan. Namun tak tertera di SK. “Kami mencabut SK lama itu karena tidak sesuai regulasi lagi, karena tidak ada pinjam pakai seumur hidup. Dan apa-apa yang menjadi kewajiban (AMM) sesuai di sana (SK) tidak pernah dilakukan,” imbuhnya.
Sementara pernyataan pihak AMM yang mengakui jika lahan itu milik Pemkab Lobar menjadi bukti kuat. Disamping sertifikat lahan yang jelas dimiliki Pemkab Lobar. Fauzan pun mengajak berpikir secara logika, dimana sebagai pemilik lahan Pemkab berhak mengambil kembali lahannya. “Karena kan terserah yang punya. Apakah ndak sampai di sana logikanya (AMM) atau memang karena kondisi atau apa mungkin,” herannya.
Tak hanya itu saja, langkah lain juga ditempuh pihaknya dengan bersurat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI untuk meminta meninjau kembali izin pendirian peguruan STIE AMM. Karena satu persyaratan pendirian perguruan tinggi, harus memiliki lahan sendiri atau minimal menyewa lahan selama 20 tahun. Sebab lahan Pemkab Lobar yang ditempati AMM kini akan segera diambil kembali. Surat itu sudah dikirim pihaknya pada 2 Juni lalu.
“Sudah kami kirim, dan semua sudah kami sertakan termasuk sertifikat, hasil LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK. Sudah kami kirim dan ditandatangani pak sekda sebagai pimpinan tinggi pengamanan aset,” pungkasnya.(win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pemasangan Fiber Optik Ditarget Tuntas September

Read Next

Ratmina Dilantik jadi Anggota DPRD Loteng

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *