LOBAR—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) membentuk Satgas Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Guna memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalankan ketentuan standar yang ditetapkan pemerintah. Baik dari sisi gizi, kesehatan hingga kehigenisan. Sehingga salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subiantk itu berjala dengan baik.
“Jadi nanti Satgas ini selain melakukan koordinasi juga melakukan pengawasan terhadap SPPG,”terang Wakil Bupati Lobar, Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi, Senin (8/9).
Wabup mengatakan, ketua Satgas MBG adalah Asisten I Setda Lobar. Anggotanya diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah desa dan Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM). Tugas Satgas ini koordinasi dengan SPPG. Karena Pemkab menginginkan program ini memberikan dampak domino kepada masyarakat berupa peningkatan ekonomi kepada masyarakat.
“Keberadaan MBG ini kita harapkan memberikan dampak domino kepada masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil koordinasi tim satgas dengan SPPG di Lobar terkuak jika kebutuhan dapur MBG itu masih kurang. Dari ideal 80 SPPG, yang baru beroperasi sebanyak 35 SPPG.
“Mereka semua sudah terkoordinasi dengan baik,” bebernya.
Terkait dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di SDN 1 Selat, Kecamatan Narmada, Wabup mengaku Satgas Pengawasan MBG telah mengatensi persoalan tersebut. Namun sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah itu benar akibat MBG atau faktor lain.
“Kasus itu sudah ditangani BPOM. Sampel makanan sudah diperiksa, tetapi hasilnya belum kami terima. Jadi belum bisa disimpulkan penyebabnya,” ujar Wabup Ummi Nurul.
Dari sekitar 3.500 porsi makanan MBG yang dibagikan, tercatat hanya 17 siswa mengalami gejala sakit yang diduga akibat keracunan. Padahal di sekolah tersebut juga ada ratusan siswa yang ikut mengkonsumsi MBG. Sehingga hal ini tentu perlu diselidiki lebih lanjut.
Wabup menekankan, tidak serta-merta kasus tersebut langsung dikaitkan dengan MBG. Sebab, ada kemungkinan anak-anak yang sakit itu mengonsumsi makanan lain di luar menu MBG.
“Makanya harus menunggu hasil pemeriksaan dulu. Kita tidak bisa langsung menuding MBG penyebabnya,” jelasnya.
Namun ia memastikan, hasil pemeriksaan BBPOM nantinya akan disampaikan secara resmi melalui satgas. Dengan begitu, setiap persoalan yang muncul bisa segera ditangani dengan baik tanpa menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Di sisi lain, Nurul Adha menyoroti lemahnya koordinasi antara pengelola MBG dengan Pemda. Selama ini, program MBG di Lobar langsung dikendalikan Badan Gizi Nasional (BGN) tanpa melibatkan pemerintah daerah secara optimal.
“Seringkali di lapangan muncul persoalan, bahkan sampai ada rebutan sasaran. Karena itu pusat menginstruksikan agar dibentuk satgas untuk memastikan koordinasi dengan Pemda berjalan baik,” bebernya.
Dengan adanya Satgas SPPG, kata Nurul Adha, Pemkab Lobar kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan. Ia berharap seluruh pengelola dapur MBG patuh terhadap kebijakan tersebut.
“Kami ingin keberadaan MBG tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak penerima, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jadi koperasi desa harus menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG,” pungkasnya.
Sementara Ketua Satgas MBG Lobar Saeful Akhkam mengaku pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan kepala desa dan camat serta pemilik SPPG.
“Kami juga akan terbitkan beberapa modul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan,” papar pria yang juga menjadi Asisten I Setda Lobar tersebut.
Ahkam mengaku pihaknya melibatkan BPOM untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap makanan. Satgas mengecek beberapa titik ke SPPG. Bahkan diagendakan Hari Kamis Satgas akan turun dengan Menkopolkam.(win)