PEMERINTAH PROVINSI DISEBUT BOROS

F APBD P

IST/RADAR MANDALIKA DIKETOK: Ketua Banggar DPRD NTB, Hasbullah Muis saat menyampaikan catatan kritis Banggar terhadap APBD-P 2020, kemarin.

MATARAM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 diketok DPRD NTB bersama pemerintah NTB, Jumat kemarin. Kondisi keuangan daerah masih jauh dari kata stabil. Langkah refokusing menjadi solusi akhir dari kondisi tersebut. Namun dari catatan Banggar, masih banyak program pemerintah yang dinilai masih saja memboros.

Ketua Banggar DPRD NTB, Hasbullah Muis mengungkapkan, pendapatan pada APBD-P tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 5.332.904.002.480,02 yang terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PADd) ditargetkan sebesar rp.1.816.566.221.254,02. Dana perimbangan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.3.432.811.113.817,00 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 83.526.667.409,00.

Sementara itu, belanja Provinsi NTB dalam APBD-P tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.5.396.490.431.003,27 terdiri dari  belanja tidak langsung pada APBD Perubahan tahun 2020 sebesar rp.3.319.614.285.793,32. Belanja langsung pada APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp.2.076.876.145.209,95. Dan pembiayaan daerah yaitu, penerimaan pembiayaan daerah pada apbd-p 2020 sebesar Rp.63.586.428.523,25 dan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD-P tahun 2020 sebesar rp.0,-.

Dari kondisi tersebut, catatan penting Banggar untuk dapat menjadi perhatian gubernur dan jajarannya khususnya TAPD yaitu, refokusing dan realokasi anggaran sebagai dampak dari pandemi covid 19 dalam APBD 2020 membawa konsekuensi terjadinya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, implementasi terhadap Perda percepatan jalan yang secara total dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) dan direncanakan dianggarkan sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) pada apbd 2020 ini, hanya dapat dianggarkan sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

“Hal ini tentunya selain akan mengecewakan masyarakat yang akan menikmati peningkatan jalan tersebut, juga akan memberatkan beban pada APBD pada tahun-tahun yang akan datang yaitu apbd tahun 2021 dan 2022,” tegas politisi PAN itu.

Kedua adanya penundaan pembayaran anggaran Pokir tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) di tahun 2021 dan hal ini tentunya juga akan menjadi beban tersendiri terhadap APBD tahun 2021.

Ketiga terindikasi banyak program dan kegiatan reguler OPD yang tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020, dimana berdasarkan pengamatan dan cacatan banggar terdapat banyak dari program program yang tidak terlaksana tersebut bersinggungan kuat dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan yang termaktub di dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2018-2023.

Hasbullah mengatakan, refokusing dan realokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 lebih menitik beratkan pada 3 (tiga) hal pokok yaitu anggaran kesehatan, anggaran JPS dan ekonomi kreatif.

“Banggar mencatat, mencermati dan berkesimpulan masih banyak anggaran yang sebenarnya tidak diperlukan dan berkaitan langsung dengan covid 19 sehingga menjadi tidak efisien, efektif dan terkesan pemborosan,” terangnya.

Defisit anggaran yang direncanakan agar dapat dikelola secara baik dan diikhtiarkan untuk dapat diminimalisir melalui beberapa langkah seperti kecermatan dalam analisis perhitungan potensi riil dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah seperti potensi pajak dan restribusi daerah, hasil pengelolaan aset, dan penguatan  kinerja BUMD.

Target peningkatan pendapatan yang bersumber dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dapat dipastikan akan tercapai. hal ini perlu mendapatkan porsi pembinaan dan pengawasan dari opd terkait, karena seperti kita ketahui sektor-sektor di dalam pos penerimaan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tidak terlepas terkena dampak pandemi covid 19.

“Oleh karena itu, perlu upaya lebih keras dari OPD terkait untuk memastikan terget ini dapat tercapai,” katanya.

Dari sisi belanja lanjutnya peningkatan belanja tidak langsung lebih khusus lagi belanja tidak terduga perlu mendapat perhatian lebih disaat pandemi covid 19. Alokasi belanja tidak terduga untuk belanja sosial jangan sampai membuat kegaduhan yang tidak perlu di masyarakat apalagi sebentar lagi akan menghadapi pemilukada serentak di tujuh kabupaten/kota dan kita perlu menjaga kondusifitas wilayah.

Untuk itu  Banggar mendorong pengelolaan bantuan sosial perlu dilakukan secara lebih transfaran, profesional dan berkeadilan, sehingga meminimalisir gesekan di masyarakat.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Dr Sitti Rohmi Djalillah menegaskan tugas kedepan bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa perubahan APBD yang telah ditetapkan tersebut dapat menjadi APBD yang aspiratif, responsif, akseleratif, serta mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan Provinsi NTB.

“Dengan persetujuan dewan yang terhormat terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 ini, berarti kita telah menetapkan produk hukum daerah yang akan menjadi landasan kegiatan pembangunan baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” jelasnya.

Persetujuan yang telah melalui proses pembahasan dan kajian yang cermat dan mendalam ini telah menunjukkan komitmen serta kesungguhan pimpinan dan segenap anggota dewan. Komitmen yang dimaksud yakni untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Karena sejak awal pembahasannya, kita memang memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memperbaiki kinerja APBD Provinsi NTB dapat menjadi lebih efektf, efisien dan tepat sasaran,” tutur Umi Rohmi.

Adapun rincian Raperda anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan tahun 2020 sebagai berikut Pendapatan semula, Rp 5.671.543.327.844,99 berkurang, Rp 338.639.325.368,97. Dengan demikian, jumlah pendapatan setelah perubahan adalah Rp 5.332.904.002.480,2

Kedua Belanja, semula, Rp 5.716.743.327.848,99 berkurang, Rp 320.252.896.845,72 dengan demikian, jumlah belanja setelah perubahan adalah Rp 5.396.490.431.003,27. Dengan kondisi itu ada defisit  Rp 63.586.428.523,25 (Miliar)

Kedua Pembiayaan Teridiri dari Penerimaan

Semula, Rp 55.300.000.000  bertambah Rp 8.286.428.523,25 sehingga jumlah penerimaan setelah perubahan adalah Rp 63.586.428.000.523,25. Untuk Pengeluaran

semula, Rp 10.100.000.000 berkurang, Rp 10.100.000.000 sehingga jumlah pengeluaran setelah perubahan, Rp 0

“Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan, Rp 63.586.428.523,25,” pungkas Wagub. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

DPRD Loteng Akan Perjuangkan Insentif GTT Tahun 2021

Read Next

Serahkan Bantuan dan 26 Ribu Kunci Huntap

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *