KLU—Kendaraan dinas (Randis) milik pemerintah daerah dinilai banyak yang sudah layak untuk dilakukan pelelangan, karena kondisi kendaraan yang sudah tua. Terhadap hal itu pun pemerintah daerah kini tengah mengajukan beberapa Randis untuk dilakukan pelelangan. “Sekarang ini sedang dilakukan penilaian terhadap kendaraan Randis yang ada. Melihat mana yang dibutuhkan atau tidak,” ungkap Kepala BPKAD Lombok Utara, Sahabudin, belum lama ini.
Setelah penilaian dilakukan, baru bisa diketahui kendaraan mana saja yang akan dilelang. Mengenai kapan lelang akan dilakukan, Sahabudin mengatakan itu tergantung seberapa cepat hasil penilaian itu keluar. “Kita bergantung juga kepada waktu luang KPKNL, karena mereka yang memiliki kewenangan untuk lelang,” jelasnya.
Ia menyampaikan pelelangan ini harus dilakukan karena melihat jumlah kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) banyak yang sudah tidak layak pakai dan membutuhkan biaya perawatan yang besar. Sementara itu pemerintah
memangkas anggaran pemeliharaan Randis tahun ini. Anggaran yang dipangkas sebesar Rp 2 miliar dari jumlah awalnya mencapai Rp 9 miliar. “Berkurang karena kondisi anggaran kita memang yang tidak stabil,” ujarnya.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang turun, pihaknya melakukan efisiensi anggaran pemeliharaan Randis. Anggaran perawatan kini disatukan dengan uang BBM. Bahkan sebentar lagi, Pemerintah KLU akan melakukan lelang Randis yang memenuhi syarat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi mengatakan, Randis Pemerintah KLU rata-rata sudah tua. Sebab itu pihaknya ingin segera melakukan lelang.
“Sekarang kita mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang,” bebernya.
Saat ini tim appraisal masih dalam proses penilaian standar ideal kebutuhan kendaraan tiap OPD. Sebab itu pihaknya masih menunggu hasil penilaian tersebut. Ketika hasilnya sudah keluar, pihaknya akan segera melakukan lelang. Anding yang juga Asisten III Setda KLU ini menilai, jika kendaraan tua tersebut terus dilakukan pemeliharaan, maka hal itu tidak efektif. Karena justru akan menambah beban keuangan daerah nantinya. Sebab itu, solusi satu-satunya adalah dengan mengurangi pemeliharaannya alias dilelang.
“Untuk kendaraan roda empat saja, kalau berbicara efektifnya, memang kendaraan itu harus di atas 10 tahun, dan rata rata ini sudah di atas 10 tahun,” jelasnya.
Berbicara kebutuhan, Anding mengatakan idealnya kepala OPD hingga kepala bidang harus memiliki mobil. Hanya saja di tengah kondisi saat ini, hal tersebut dirasa tidak mungkin. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati kini hanya memiliki masing-masing satu Randis mulai Februari nanti. “Idealnya kan harus masing-masing dua,” katanya.
Bahkan Randis Sekda pun merupakan mobil paling lama umurnya dan sering macet. Randis itu pun belum bisa diganti karena faktor anggaran daerah. “Makanya skala prioritas kalau ada pengadaan, mobil bupati dan wakilnya, Sekda, Asisten III, serta Kadis Damkar, dan Kesbangpol yang belum ada Randisnya,” tutupnya.(dhe)
