Pathul: Tidak Ada Sogok Menyogok

PRAYA – Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri bicara keras usai melantik Sekda L Firman Wijaya, Kadis Pariwisata Lendek Jayadi, Kepala BPBD H Ridwan Ma’ruf dan Asisten I Setda, Senin kemarin di gedung kantor bupati.
Bupati meminta pejabat tidak anti kritik. Selain itu dibahas juga soal sejumlah OPD tanpa pimpinan yang saat ini diisi Pplt bahkan kosong. Dibeberkan bupati bagi OPD yang kosong kalau sampai sekarang masih dalam proses pengisian. Pasalnya, jabatan itu tidak main-main dalam menempatkan seseorang. Karena harus sesuai dengan kemampuan juga.
Pathul menegaskan juga, tidak ada permainan atau sogok menyogok dalam menunjuk ASN untuk menempati jabatan tertentu. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada semua pihak termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas jika terbukti ada permainan uang dalam mutasi jabatan.
“Ada kabar bermain duit, saya nyatakan hari ini kalau itu terjadi harus diproses khusus. Kami sudah bersepakat untuk tidak pernah mendengar dan melihat yang saya sampaikan itu. Tolong diawasi, tolong dilihat, kalau ada terjadi sesuatu dan lain hal yang seperti saya sampaikan harus ditindak tegas,” pintanya di hadapan jajaran forkopinda.
Politisi Gerindra ini menegaskan itu tidak akan pernah terjadi. Katanya, apa yang dilakukan untun kemaslahatan masyarakat Loteng dan membangun Loteng. “Saya melantik para pejabat bukan karena faktor kedekatan, alamamter kemudian juga bukan karena nepotisme, yang kemudian kedepan akan merusak kemajuan baik dalam tatanan birokrasi dan lainnya,” tegas Pathul.
Ditegaskannya juga, di depan mata saat ini yakni penataan dan perkuat sistem database kepegawaian sangat penting. Sehingga kedepan kenaikan pangkat dan golongan secara otomatis, bahkan dengan notifikasi.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, tugas Sekda yakni meliputi beberapa aspek. Di antaranya, membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan OPD dalam perumusan kebijakan.
“Tugas yang sangat berat, selanjutnya menjaga hubungan baik dengan OPD di daerah, kemudian pemerintah pusat dan stake holder,” kata Nursiah.(tim)