MATARAM – Covid-19 menyebabkan pendapatan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) merosot. Kepala Balai TNGR, Dedi Asriadi menyampaikan, total PNBP Balai TN Gunung Rinjani pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 276.623.000 yang bersumber dari karcis masuk kawasan sejumlah Rp. 261.923.000, Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) sejumlah Rp. 2.000.000, PHUPJWA sejumlah Rp. Rp. 12.100.000, dan Lain-lain sejumlah Rp. 600.000 yang di dalamnya termasuk Penelitian, Pengambilan Sampel dan Video Komersil. PNBP terbanyak bersumber dari PNBP Karcis Masuk Kawasan TN Gunung Rinjani baik di destinasi wisata pendakian maupun destinasi wisata non pendakian.
“Total PNBP Balai TN Gunung Rinjani sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 26.094.672.500,” ungkap Deddy di Mataram kemarin.
Deddy menjelaskan, PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian LHK salah satunya adalah pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam. PNBP inilah yang kemudian diserahkan ke Negara guna menunjang pembangunan nasional dan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang dikelola dan dimanfaatkan kembali untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
“Balai TN Gunung Rinjani dari tahun 2016 sampai tahun 2020 paling tinggi nominalnya yaitu pada tahun 2017 senilai Rp 10.574. 828.500 sedangkan PNBP paling rendah terjadi pada tahun 2020 senilai Rp. 276.623.000,” ulasnya.
Deddy menjelaskan penurunan itu selain dikarenakan Covid-19 juga TNGR memberlakukan kuota pendakian dan non pendakian sejak pandemi berlangsung sebesar 30 persen.
Tahun 2020 BTNGR efektif menggunakan sistem kuota di aplikasi erinjani dan mulai dibuka di bulan Juli dengan kuota 30 persen non pendakian dari kuota normal lalu dibulan Agustus menjadi 50 persen non pendakian dan 30 persen pendakian dari kuota normal.
Disinggung target pendapatan di tahun ini, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah dalam masa pandemi lagi. (jho)