MATARAM – Sayangnya NTB sebagai dari potensi bencana sampai saat ini belum kemiliki Sistem Infomasi Kebencanaan (SIK). Hal tersebut diakui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Provinsi NTB, Ruslan Abdul Gani, Rabu kemarin.
“Provinsi NTB belum memiliki Sistem Infomasi Kebencanaan yang terintegrasi dan komprehensif,” ungkapnya.
Gani mengatakan pada proses penanggulangan bencana, kebutuhan tidak hanya pada aspek logistik, akomodasi dan transportasi, tetapi strategi dalam sistem informasi pada proses penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk memudahkan melakukan kerja operasional yang sistematis dan terkontrol dengan baik. Untuk itu sistem informasi kebencanaan menjadi hal yang sangat baik dan efektif untuk diterapkan. Sebuah sistem penanganan bencana sangat diperlukan untuk menangani basis data kebencanaan dan menampilkannya dalam bentuk visualisasi infografis ataupun peta dengan menggunakan sistem informasi geografis.
Gani mengatakan munculnya teknologi informasi memiliki dampak besar pada bagaimana organisasi merancang, mengelola, mengimplementasikan, dan mendukung pengembangan sistem informasi. sistem informasi akan terikat ke dalam proses organisasi menggunakan manajemen proses yang terstruktur dapat memberdayakan sdm dan memanfaatkan proses mereka untuk keunggulan kompetitif. Mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses layanan kebencanaan adalah salah satu cara agar sistem informasi kebencanaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien sehingga membawa keunggulan layanan yang berkelanjutan.
“Kalau merujuk pada peraturan Kepala BNPB Nomer 7 Tahun 2012 ada empat aspek kunci pengelolaan dan dan informasi,” terangnya.
Dijelaskannya, empat aspek tersebut pertama kkebijakan dan legalitas. Menetapkan kebijakan dalam pengumpulan data kebencanaan dan memanfaatkan dasar legalitas yang ada serta identifikasi gap dan prioritas aturan yang masih diperlukan serta strategi pengelolaan data dan informasi. Kedua kertersedian data. Bagaimana mendorong ketersediaan data dan menjamin kualitas data serta kemudahan akses terhadap data dan informasi. Ketiga organisasi dan tatakelola.
“Ini menentukan peran dan fungsi yang jelas masing-masing aktor serta membangun mekanisme aliran data dan peningkatan SDM,” jelasnya
Terakhir aspek sarana pendukung. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana pendukung. dengan mengakomodir aspek-aspek kunci pengembangan tersebut kedalam dokumen pendoman SIK akan memudahkan dalam diimplementasi sistem dan pengembangan pembangunan platform sistem informasi kebencanaan.
Menurut Gani untuk memaksimal kinerja khususnya bagi pegiat kebencanaan dalam pengelolaan data dan informasi agar mencapai tujuan perlu melakukan penyusunan pedoman SIK untuk menjelaskan praktik terbaik dalam implementasi program dan pengembangan sistem yang membutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan displin yang diterapkan secara rekursif dan desain berulang, pengembangan, serta pemeliharaan sistem. Hal ini untuk menghindari pencatatan data, pengolahan data dan aliran informasi yang rawan kesalahan karena masih dilakukan secara manual, aliran informasi tersebut terkait data pengolahan data, informasi/berita, sosialisasi dan edukasi kebencanaan. serta memastikan bahwa sistem secara teknis memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan.
“Penyusunan pedoman SIK yang pada kaegiatan ini akan dikonsultasi publikan,” katanya.(jho)