MATARAM – Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2022 dinilai carut marut oleh Partai Demokrat NTB. Pasalnya, Demokrat melihat banyak kejanggalan dalam proses penyaluran DAK Dikbud NTB tahun ini.
Melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Partai Demokrat NTB, partai berlambang Mercy itu membuka posko pengaduan terkait pelaksanaan DAK Dikbud NTB tahun ini.
Kepala Bidang BHPP Partai Demokrat NTB, Imam Sofian mengatakan sejak awal, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang berimplikasi terhadap keterlambatan pengerjaan hingga deadline yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Dikatakan, pihaknya punya tanggung jawab moral kepada publik untuk mengawal kinerja pembangunan di NTB. Pasalnya, pada Pilkada NTB 2019 silam, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi).
“Kami ingin mereview kesesuaian antara janji dan realisasi dalam kinerja pembangunan yang dilakukan Zul-Rohmi selama kepemimpinannya, khususnya di tahun 2022 ini. Salah satu yang kami nilai perlu dievaluasi adalah program DAK Dikbud ini,” kata Sofyan di Kantor DPD Demokrat NTB, Jumat (30/12/2022).
Aroma adanya kejanggalan pada program DAK Dikbud NTB 2022 ini telah mulai terkuak sejak pertengahan tahun 2022. Yakni beredarnya bukti transfer yang diduga merupakan ‘fee’ proyek pemerintah pusat tersebut.
Setelah itu, publik juga mencium adanya dugaan praktek monopoli dalam proses penentuan supplier DAK Dikbud NTB 2022. Penentuan supplier tersebut, dinilai tidak relevan dengan semangat memberdayakan UMKM lokal yang berada di areal terdekat dengan sekolah.
Gonjang-ganjing tersebut, lanjut Sofian, berdampak pada lambannya eksekusi program di lapangan. “Belum lagi kita bicara soal mutu pengerjaan. Atas dasar beberapa persoalan itulah kami membuka posko pengaduan. Silakan bagi yang merasa dirugikan atau menilai ada yang salah dalam program DAK ini, segara dilaporkan,” jelasnya.
Setelah laporan diterima, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi atau survei langsung di lapangan.
Dalam tahapan tersebut, BHPP Partai Demokrat NTB akan melibatkan para ahli di bidangnya. Salah satunya alumni Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) untuk memastikan spesifikasi program dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya pun menjamin identitas dari pelapor.
“Kami jamin identitasnya terjaga apakah mau dibuka atau tidak. Kita akan pilah informasinya dan bersama-sama mengawal ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat NTB, Sulhan mengaku pihaknya ingin menjaga agar kepemimpinan Zul-Rohmi tidak menghadirkan legasi yang buruk.
Oleh karenanya, pihaknya ingin memastikan bahwa eksekusi program yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Sikap yang dijalankan Partai Demokrat, kata Sulhan, merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah provinsi.
“Kita juga akan cek bunyi kontraknya. Pengerjaannya ini pasti tidak akan selesai dikerjakan sesuai dengan target yang ada,” tandasnya.
Jikapun nanti dalam perjalannya ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran, pihaknya bersama dengan para pelapor akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Berikut beberapa catatan yang dihimpun Partai Demokrat NTB perihal data sekolah-sekolah penerima proyek DAK Dikbud NTB 2022 yang belum rampung pengerjaannya:
1. SMAN 3 Praya
Kepala SMAN 3 Praya, Sahnam mengaku jika pembongkaran atap untuk 6 kelas dilakukan baru-baru ini.
Dia mengaku, membongkar terlambat karena kemarin masih dipakai untuk proses belajar mengajar.
2. SMAN 1 Praya Barat
Kepala SMAN 1 Praya Barat, Hairil Anwar pesimistis pengerjaan DAK Dikbud NTB bisa rampung 31 Desember sesuai kontrak.
Mengingat, pemasangan lantai atau keramik dan pengecatan belum mulai dikerjakan.
Dia berharap, ada perpanjangan kontrak pekerjaan nantinya untuk penyelesaian proyek.
3. SMAN 2 Praya
Fasilitas di sekolah itu yakni, Rumlah menyinggung soal molornya pekerjaan DAK fisik tersebut.
Di mana, pekerjaan mulai dilakukan awal Oktober lalu dan harus diselesaikan 31 Desember sesuai jadwal.
Menurutnya, idealnya pekerjaan ini bisa tuntas dalam kurun waktu 3 bulan.
4. SMAN 11 Mataram
Sekolah ini pun sempat viral karena berseliweran bukti transfer sejumlah Rp 75.000.000 yang diduga merupakan fee DAK.
Hingga saat ini, para pekerja di sekolah tersebut masih berjibaku untuk menyelesaikan.
Semua ruang memang sudah beratap dan sebagian telah dipasangkan keramik dan dicat.
Koordinator Tata Usaha (TU) SMAN 11 Mataram Takdir Saptawibawa meminta ada penambahan waktu sampai dengan Januari 2023.
5. SMKN 5 Mataram
Sekolah ini mendapat guyuran anggaran Rp 1.009.620.000 dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.
Sampai saat ini, para pekerja masih berjibaku memasang keramik, pintu, jendela, dan plester.
Meski sudah beratap, namun pemasangan plafon dan pengecatan belum dilakukan.
Kepala SMKN 5 Mataram, Istiqlal berharap proyek dengan ukuran 9×30 meter itu bisa selesai 31 Desember.
6. SMKN 2 Praya Tengah
Di sekolah ini masih tahap plester tembok.
Pemasangan plafon, keramik serta kaca dan jendela belum dilakukan.
“Masalah DAK ini sedari awal sudah ramai. Partai Demokrat pun berinisiatif untuk bersama-sama mengawal penuntasan DAK ini dengan membuka posko pengaduan via WA dan ponsel kepada masyarakat,” kata Sulhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan yang dikonfirmasi perihal ini belum memberikan tanggapan kepada media. (jho)