LOTENG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) melaksanakan uji kompetensi dan evaluasi bagi 22 kepala perangkat daerah eselon II yang saat ini masih aktif menjabat.
Uji kompetensi tersebut digelar Pemda Loteng sebagai langkah pemetaan kapasitas dan potensi pergeseran atau mutasi jabatan bagi 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, HL Firman Wijaya menyatakan bahwa uji kompetensi maupun evaluasi kinerja bagi 22 kepala OPD ini berorientasi pada kepentingan organisasi, bukan individu.
“Hasilnya nanti akan menentukan apakah pejabat tetap pada posisi yang sekarang atau justru bergeser ke perangkat daerah lain. Yang terpenting, sesuai kompetensi dan integritasnya,” jelasnya saat di wawancara media ini di kantor DPRD Loteng, kemarin (22/9/2025).
Menurutnya, ada beberapa aspek utama dalam uji kompetensi. Pertama, selain administrasi, namun juga penulisan makalah yang menguji kemampuan berpikir dan menuangkannya dalam karya, sesuai perangkat daerah tujuan.
Kedua, kompetensi manajerial yang meliputi integritas, manajemen, kerja sama, inovasi, pelayanan publik, hingga kemampuan problem solving.
Ketiga, kompetensi teknis sesuai bidang OPD yang dituju, ditambah dengan penilaian sosio-kultural atau rekam jejak, termasuk riwayat hukum jika ada.
“Banyak item yang menjadi bahan uji kompetensi. Dari administrasi hingga wawancara bagi semua peserta,” imbuhnya.
Ia menegaskan, untuk diketahui saat ini Pemda Loteng tidak harus membentuk pansel untuk melaksanakan atau mengangkat pejabat eselon II. Hal ini karena Lombok Tengah telah disetujui mengedepankan manajemen talenta menjadi poin penting dalam merit sistem di Pemda Loteng.
“Kita menjadi kabupaten pertama di NTB yang disetujui oleh BKN untuk mengedepankan manajemen talenta sebagai dasar dalam pengisian jabatan di lingkup Pemda,” tuturnya.
Dengan persetujuan itu, Pemda Loteng boleh tidak membuka pansel untuk mengangkat pejabat eselon II. Melainkan dengan mengedepankan manajemen talenta itu saja.
“Melalui uji kompetensi dan seleksi terbuka, pemerintah berharap percepatan pengisian jabatan dapat berjalan efektif, sekaligus memperkuat kualitas birokrasi di Loteng.
Ia menambahkan, setelah mutasi dan pengisian jabatan dilakukan, pihaknya berharap roda pemerintahan berjalan lebih cepat, efektif, dan responsif.
“Kita ingin birokrasi yang profesional, transparan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Loteng,” tandasnya.(jay)