MATARAM – Tadi malam secara aklamasi, H Mohan Roliskana lahir menjadi Ketua DPD I Golkar NTB. Mohan berhasil melakukan lobi-lobian baik di tingkat DPP hingga DPD II Golkar di NTB.
Mohan mengucapkan terimakasih rasa syukur atas kemenangannya. Dia rasa syukur itu bukan karena kemenangan, tapi Tuhan membukakan jalan bagi dia untuk berbuat lebih luas kepada partai Golkar.
Ia mengakui, begitu banyak yang bisa menggantikan ketua sebelumnya, namun amanah itu datang kepada dirinya dalam rangka membesarkan partai.
“Seperti kata Waketum pak Doli harus segera konsolidasikan dan akselerasi. Untuk percepat proses politik ke depannya,” ungkap Walikota Mataram itu.
Mohan berharap, dukungan kepada semua pihak. Dirinya menekankan untuk membangun semangat kader secara kolektif kolegial.
“Spiritnya kebersamaan. Dinamika yang berkembang, situasi yang berkembang sesungguhnya menandai kebesaran partai yang jadi perhatian publik. Maka jadi hikmah di partai kita,” katanya.
“Sekali lagi terimakasih,” tambahnya.
Di samping itu, Mohan berjanji akan mengakomodir yang lain. Seperti, H Moh. Suhaili FT maupun Ahyar Abduh.”Insyaallah beliau-beliau memberikan jasa besar kepada partai,” tutupnya.
Sebelumnya, Musda Golkar disinyalir banyak skenario yang membuat kader lain terlihat kecewa. Ada dugaan DPP dan pihak panitia telah mengatur sedemikian rupa untuk mendukung secara aklamasi. Usai Berlangsung pembukaan secara resmi DPP melangsungkan jumpa pers yang mana hanya diikuti satu ketua DPD II Golkar Kota Mataram, Mohan Roliskana.
Plt Ketua DPD I Golkar NTB, Gede Sumarjaya Linggih membantah pemecatan ketua DPD I Golkar NTB, H Moh Suhaili FT. Dirinya sebagai Plt ditunjuk oleh DPP lantaran sesuai ketentuan Munas semua daerah di Indonesia harus melambangkan Musda, namun faktanya di NTB belum melangsungkan hal itu.
“Sehingga saya ditunjuk DPP sebagai Plt,” kata Sumarjaye
Demer saapan akrabnya mengakui Suhaili pernah mengajukan untuk pelaksanaan Musda berkali-kali, namun hal itu ditolak. Demer beralasan bukan ditolak tetapi DPP banyak kendala kondisi pandemi Covid-19, ada Pilkada dan sebagainya.
“Ada hal-hal yang menyebabkan itu ditunda. Waktu itu ada Pilkada,” sebutnya.
Ditanya kabar berseliweran ada aklamasi, Demer mengatakan pendaftaran belum dimulai (pasca pembukan). Namun tentu akan ada proses pendaftaran.
“Belum terjadi aklamasi karena kami belum tahu jumlah yang mendaftar,” klitnya.
Untuk skenario itu sendiri, diakuinya tapi itu bukan dari DPP melainkan muncul dari kandidat calon masing-masing. Terkait harus aklamasi mengatakan, tergantung kondisi persidangan dan tergantung peserta persidangan yang hadir.
Ditanya DPP telah mengkondisikan satu kader, Demer mengatakan di Golkar konsepnya sama dengan Pancasila. Kalau memang bisa dirundingkan satu orang kenapa tidak.
“Kalau aklamasi tidak selesai , di-voting. Kalau memanas ditunda sampai besok pagi kalau berlarut larut dinginnya terpaksa kami tarik ke pusat,” tegasnya.
DPP juga membantah akan terjadi Plt bagi DPD II yang tidak setuju dengan keinginan calon DPP.”Nggak ada Plt kecuali ada penentangan. Kalau ada penentangan cukup kuat. Itu biasa bukan Golkar namanya kalau nggak ada dinamika,” tegasnya.
Demer juga menegaskan, tidak ada mahar yang terjadi di Musda tersebut.”Kemudian saya tegaskan kalau ada bicara mahar itu fitnah kami tidak pernah meminta mahar,” katanya.
Sementara, Wakil ketua Umum DPP Golkar, A Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Suhaili akan ditawarkan DPP sebagai ketua dewan pertimbangan partai. Pihaknya membantah terjadi hubungan tidak baik. Suhaili masih menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Golkar.
“Kita ucapkan kepada Suhaili telah memimpin Golkar dua periode. Kami akan atur waktu bisa soan. Kita minta pak Suhaili jadi ketua dewan pertimbangan,” terangnya.
“Yang jelas sampai hari ini komunkasi kami baik dengan pak Uhel. Saya kira masih banyak agenda di NTB diharapkan peran besar pak Uhel,” katanya.
Doli mengatakan, Musda Golkar NTB merupakan rangkaian Musda terakhir di seluruh Indonesia. “Karena ini yang terakhir maka saya berharap proses konsolidasi di NTB dapat berjalan dengan baik,” harapnya
Proses konsolidasi oleh ketua DPD Golkar NTB diharapkan dapat berlangsung cepat.
“Karena kalau lihat dari sisi waktu, memang ini agak terlambat,” ujarnya.
Doli menyebutkan, Golkar punya agenda politik penting di tahun 2024. Sehingga harus mulai dipersiapkan sedini mungkin.
“Musda ini bagaimana merumuskan kepemimpinan, bukan hanya mencari ketua,” jelas dia.
Doli menekankan, Musda harus sebagai momen membangkitkan kebersamaan.
“Jangan mencederai kebersamaan,” pesannya.
Sebelumnya, Suhaili mengatakan pihaknya sudah berkali kali mengusulkan Musda tapi belum juga disetujui DPP. Dirinya menilai proses Musda di NTB tidak beres. Banyak oknum-oknum “DPP melacur”.
“Dulu dia (Korwil DPP) dorong pak Ahyar tapi tidak ada hasil. Setelah itu lagi ada oknum-oknum “melacur dukung Mohan”. DPP mau ketua yang masih di struktur jabatan, saya tawarkan Indah (Bupati Bima) juga nggak mau,” kata Uhel kepada media via ponsel sebelum berlangsung Musda.
“Ini ada apa,” sambung dia.
Uhel tegas mengatakan, ada oknum yang melacurkan diri yang sedang menjual (kader) semua itu.
“Sengaja dia pamerkan sepereti Demer bilang ini anti mahar anti mahar tapi mereka yang diduga sudah terima mahar. Ini DPD II nggak ada yang terima mahar sedikit pun. Sekarang mereka yang (saya duga) justru menerima mahar,” tegas mantan Bupati Loteng dua periode itu.
“Kalau tidak jelas (Musda itu) pasti saya deklarasi diri untuk mundur dari Golkar,” ancamnya.
“Itu orang orang tidak bisa berterimakasih kepada kader dirinya sendiri. Kalau sepereti itu. Tunggu aja kehancurannya lah. Suhaili tidak ada apa apanya. Suhaili tidak ada pendukungnya tetapi orang itu tidak jatuh dengan batu besar,” tegasnya.
“Kalau Dinda (Bupati Bima) jadi ketua kita bisa eksis kalau nggak ia kita keluar lah. Biarkan aja Demer dan Sari Yuliati yang besarkan partai,” katanya.
Musda Golkar dinilai merupakan ancaman kegagalan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto maju di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan mantan Sekretaris Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) HL Winengan sebelum Musda.
Winengan menyayangkan sikap pengurus Golkar di NTB, yang menganggap DPD partai Golkar menerapkan aturan yang tidak sesuai Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumahtangga (ART) yang seharunya menjadi landasan penentuan segala kebijakan yang ada dalam Musda.
“Yang paling disayangkan Winengan adalah pemberhentian Ketua DPD Golkar NTB H Moh Suhaili dan diganti oleh Plt yang ditunjuk pusat,” ungkap mantan sekretaris salah satu sayap Partai Golkar ini.
Dikatakan Winengan, pemeberhentian Suhaili menurut DPP karena dia sudah habis masa jabatannya, sedangkan Winengan menilai bahwa ini permainan DPP, sebab beberapa kali H Moh Suhaili meminta Musda Golkar namun terus di undur.
“Saya curiga kalau ini adalah permainan DPP atau segelintir orang yang ada di tubuh Golkar yang tidak menginginkan H Moh Suhaili menjadi Ketua Golkar lagi,” kata dia.(jho)
Raok jak Raok wah aneh