Direktur Poltekpar Dipanggil Komisi V

F Hearing

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA HEARING: Komisi V DPRD NTB saat bertanya kepada Direktrur Poltekpar Lombok, Selasa kemarin.

MATARAM – Direktur Poltekpar Lombok dipanggil Komisi V DPRD NTB. Pemanggilan dampak dari adanya aduan masyarakat yang menduga banyak masalah yang terjadi di kampus plat merah ini.

Mulai dari dugaan pungutan biaya wisuda sebesar Rp 1,5 juta per mahasiswa, pemberian ijazah bagi yang sudah lulus tidak kunjung dilakukan, pemberangkatan pegawai Poltekpar ke Taiwan namun diduga yang diterbangkan bukan orang Poltekpar. Melainkan orang lain, termasuk minimnya pelibatan masyarakat sekitar sebagai pekerja di kampus yang bernaung di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Salah satu perwakilan warga yang hearing ke DPRD NTB, Lalu Arif membeberkan satu persatu masalah di Poltekpar. Pertama terkait pemungutan uang wisuda. Ada 73 mahasiswa yang sudah bayar biaya wisuda tapi belum juga dikembalikan uang oleh pihak Poltekpar.

“Wisuda tidak ada (terselenggara),” beber Arif, Selasa kemarin.

Dalam regulasi harusnya, mahasiswa tidak dipungut biaya ketika wisuda tidak terselenggara secara offline. Sehingga dalam hal ini, mereka menduga tindakan Pungli yang dilakukan pihak kampus sudah melanggar.

“Poltekpar carut marut. Kecolongan. Padahal regulasinya telah diatur di Perpres 14 tahun 218 itu. Disitulah titik kami menduga pungli yang dilakukan,” sebutnya.

Selian itu, Arif membeberkan soal pemberangkatan pegawai Poltekpar ke Taiwan di tahun 2019, dimana bukan merupakan pegawai setempat. Mereka menduga ada manipulasi data yang terjadi.

“Terkait masalah manipulasi data, bisa dibandingkan (dengan data mereka),” tegasnya.

Yang membuat mereka lebih geram lagi, soal ijazah yang tidak kunjung diberikan kepada wisudawan wisudawati ada 315 orang. Dampaknya, mereka kesulitan mengakses lapangan kerja. Menurutnya alasan Poltekpar masalah percetakan menuggu cetak ijazah di Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia).

“Sekarang mereka menunggu ijazah mereka keluar baru bisa kerja. Ini merugikan banyak pihak,” sebutnya lagi.

Sementara, Anggota Komisi V DPRD NTB, Bukhori Muslim juga geram. Poltekpar dilihat tidak melakukan persiapan matang. Jika harus mewisudakan mahasiswanya harus ijazah mereka jauh jauh hari disiapkan. Yang menjadi pertanyaan juga mengapa Poltekpar harus mencetak ijazah diluar. Padahal banyak percetakan di NTB yang bisa dipakai. Politisi NasDem itu menyangkan gedung Poltekpar terlihat megah namun kualitas SDM-nya pegawai di dalamnya melompong. Orang diwisudakan namun sampai sekarang mereka belum menerima ijazah.

“Ijazah kok nggak disiapkan dari dulu. Jangan kelihatan fisiknya wah (megah) tapi SDM melompong,” sentilnya.

Untuk ketahui, ada 315 orang yang diwisuda di tahun 2020 hingga saat ini mereka belum juga menerima Ijazah.

“Kapan mahasiswa mau diberikan Ijazahnya?” tanya dia.

Sementara, Plt Direktur Poltekpar Lombok, Herry Rachmat Widjaja menjelaskan, pemungutan uang wisuda itu mengacu pada Perpres Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satu itemnya untuk biaya wisuda. Uang mahasiswa itu dimasukkan langsung ke kas negara. Penarikan uang wisuda itu untuk biaya wisuda yang terselenggara secara langsung (offline). Pada 73 mahasiswa itu diakuinya tidak bisa mengikuti wisuda lantaran pandemi Covid-19.

“Jadi aturan pemungutannya tertuang dalam Perpres itu. Sama seperti perguruan tinggi lainnya juga mengatur hal yang sama,” jawab Herry dikonfirmasi usai hearing.

Pihak Poltekpar menyadari wisuda langsung tidak bisa terselenggara untuk itu mereka kini sedang mengajukan permohonan yang tersebut untuk nantinya dikembalikan. Tahun lalu sudah coba diajukan namun memang belum berhasil, sehingga Poltekpar kembali menyiapkan berkas untuk pengajuanya kembali. Dalam masalah ini, Herry tidak begitu mengetahui mengingat dirinya menjabat sebagai Plt Poltekpar baru -baru ini.

“Untuk pengembalian pembayaran uang wisuda ini agak lamban prosesnya. Kemudian perlu mengulang kembali berkas (pengajuan) nya di 2021 ini,” katanya.

Terkait ijazah itu, diakuinya belum diberikan. Mereka beralasan masih diproses di percetakan Peruri. Peruri dipilihnya dengan pertimbangan kertasnya berkualitas sehingga sulit dipalsukan.

“Saya tidak tahu kenapa harus ke Peruri. Saya baru menjabat Desember lalu. Saya harus cari tahu dulu kondisi itu. Sebenarnya ada perbaikan koreksi yang masuk saat di cetak. Sudah dari tahun lalu belum dapat jazah 315 orang itu. Karena masih proses. Tapi kami sudah siapkan surat keterangan,” bebernya.

Katanya, Poltekpar menerima masukan Dewan ke depan ijazah mahasiswa bisa dicetak di daerah. “Kita coba kedepannya diupayakan percetakan di daerah agar mudah koordinasi,” katanya.

Ditanya terkait pemberangkatan ke Taiwan di tahun 2019 itu, Herry mengatakan itu program Bappenas untuk peningkatan kapasitas pegawai yaitu, mereka mengenyam pendidikan S2 yang mana mereka nanti akan kembali sebagai tenaga pengajar. Sebab, dalam aturan untuk bisa mengajar harus S2.

“Saya mau cek lagi,” jawabnya.

Ditanya soal tenaga kerja masyarakat sekitar, Herry menjelaskan untuk ASN sendiri ditentukan oleh kementerian. Terkait non ASN yang dianggap tidak banyak melibatkan masyarakat lokal dirinya akan kembali mengeceknya.

“Nanti saya cek datanya,” janji dia.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pelayanan Haji Dipermudah di NTB

Read Next

Mohan Ketua Golkar NTB, Suhaili: Ada Oknum “Melacurkan” Diri

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *