Minta “Basmi” Oknum Pejabat

MATARAM – Penahanan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, NTB yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Kamis pekan lalu mencoreng nama baik lembaga Kementerian Agama (Kemenag).

“Ia lah (mencoreng),” kata anggota Komisi V DPRD NTB, Bukhori Muslim saat dikonfirmasi, tadi malam.

Katanya, anggapan masyarakat dimana Kemenag lembaga ladangnya korupsi dari dulu diakui Bukhori. Meski siapapun yang menjadi menterinya.”Dari dulu ada anggapan itu. Siapapun menterinya memang ladang korupsi,” sebutnya.

Kemenag harusnya menjadi contoh, sebab Kementerian yang berurusan dengan agama. Kalau orang yang bekerja di lembaga agama berbuat korupsi lantas siapa lagi yang mau contohi masyarakat. Kemenag itu instansi yang mencerminkan suri tauladan yang baik. Mestinya dia memberikan contoh lebih spesifik berkaitan dengan moralitas agama.

“Orang bicara agama yang tercermin dibenak masyarakat yang punya akhlak yang baik jujur akhlakul karimah yang bagus. Sifat kenabian ia disitu (di Kemenag),” ulas politisi NasDem itu.

Bukhori mengingatkan, kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi yang lain. Jangan sampai di lembaga Kemenag yang banyak mengelola dana umat salah digunakan. Untuk itu dibawah Kakanwil NTB, KH Zaidi Abdad yang masih baru memimpin Kemenag dia berharap agar instansi tersebut lebih baik. Zaidi diminta lebih tegas dan berani “membasmi” oknum-oknum yang ada di dalamnya. Bila perlu jangan biarkan pejabat lama mendapatkan posisi yang strategis demi Kemenag itu sendiri.

“Saya yakin dan percaya dia orang baik jujur mampu memimpin Kemenag NTB,” katanya.

Terkait dengan kejadian itu, Bukhori langsung berkoordinasi dengan Kakanwil NTB. Informasi yang didapatnya UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok bukan dibawah naungan Kemenag NTB melainkan langsung dibawah Dirjen Kementerian Agama di Pusat. Di daerah dia hanya sebatas koordinasi saja.

“Jadi statusnya lebih tinggi. Dulunya Embarkasi Antara tetapi sekarang sudah jadi UPT. Kepala UPT nya setara posisinya dengan Kakanwil NTB. Sehingga pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi urusan Pusat,” terangnya.

Namun demikian kejadian itu tentunya mencoreng nama baik daerah. Dimana Pemrov NTB sangat menjaga betul pejabat pejabatnya melakukan tindakan korupsi atau perbuatan yang melanggar hukum. Pemrov melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda) selalu berkoordinasi untuk kemajuan NTB dan sama sama menjaga NTB bebas dari korupsi.

“Dengan kejadian ini karena (TKP) nya di NTB ia mencoreng nama baik daerah,” ucapnya.

Untuk itu Bokhori kembali mengingatkan Kakanwil NTB yang baru itu agar bisa lebih baik menjaga nama baik instansi tersebut. Dia harus bisa memastikan bawahnya bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Harapan besar kita orientasinya (tujuan) yang baik itu bisa tercapai,” pungkasnya.

Sementara itu, Kakanwil NTB, KH Zaidi Abdad juga angkat bicara. Dia menjelaskan masalah yang ada di UPT Asrama Haji dimana tidak lagi di bawah naungan Kemenag NTB, namun menjadi urusan Pusat langsung.

“Sekarang bukan dibawah Kemenag NTB,” katanya tegas.(jho)