MATARAM – Masyarakat Sasak yang tergabung dalam Majelis Adat Sasak (MAS) berang, kecewa hingga tersakiti dengan mencuatnya keinginan gubernur NTB yang ingin menggantikan Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi.
Senin kemarin puluhan perwakilan MAS mendatangi kantor DPRD NTB untuk hearing menyampaikan pendapatnya kepada para wakil rakyat tersebut.
“Saya merasa kecewa dengan kebijakan yang dibuat gubernur NTB akhir akhir ini,” tegas perwakilan MAS, L Tajir Sahroni.
Usulan pergantian Sekda tersebut terkesan dipaksakan dan semau maunya. Gubernur dinilai telah menciderai masyarakat Sasak. Pasalnya Gita merupakan representasi Sasak dilingkup Pemprov NTB dimana tidak memiliki kesalahan hukum maupun cacat moral tiba-tiba dengan mudah mau digantikan oleh orang nomor 1 di NTB itu.
Tajir mendesak wakil rakyat supaya bisa lantang menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut. “Harapan saya dewan ini bergigi. Jangan lemah dihadapan eksekutif. Dewan sudah diutus oleh masyarakat,” tegasnya.
Tajir juga sempat menyinggung banyaknya direktif gubenur di sejumlah OPD. Direktif tersebut tentunya sangat mengganggu postur APBD NTB. Selama ini, lanjutnya yang dilihat paling banyak hanya Pokir dewan padahal direktif gubernur jauh lebih banyak.
“Masalah di APBD kita, anggaran daerah soal direktif gubernur. Ada banyak duit tercecer di OPD-OPD merupakan direktif gubernur,” sentilnya.
Hasrat gubernur yang menginginkan Sekda diganti sangat melukai orang Sasak. Kebijakan yang hendak dibuat gubernur itu malah menggugah rasa ketidakadilan di NTB.
“Bahwa bapak Gita selaku Sekda akan diganti. Pertanyaan saya apa salahnya beliu?, tindakan amoral apa yang telah terbuki secara hukum? Apakah pak Gita ini Sekda yang lemot tidak pandai berfikir apakah ridak bisa bekerja?,” tanya perwakilan hearing laianya, Lalu Pujo Basukirahmat.
Sepengetahuan mereka Gita memiliki kemampuan yang luar biasa, komptable dan cerdas. Terbukti sejak menjadi Humas dulunya Gita yang selalu mengkosepkan pidato para gubernur saat itu. Bahkan kehebatan Gita juga telah ia tunjukkan dengan keberhasilannya menjadi Sekda NTB saat ini.
“Sehingga saya bertanya ada nggak tindakan amoral Gita misalnya punya isteri lebih dari empat sampai harus diganti? Mohon dengan hormat bapak Dewan bisa kontrol eksekutif,” tegasnya.
Pujo menilai banyak aspek ketidakadilan yang diperbuat gubernur. Jika dilihat dari penduduk NTB 75 persen merupakan warga Sasak. Anehnya mayoritas sasak itu tidak sebanding dengan posisi kepala OPD atau eselon II di 32 posisi yang ditempatkan gubernur.
Agus Marta Hariyadi menegaskan pergantian posisi ASN dilingkup Pemprov NTB memang sepenuhnya menjadi hak priograrif gubernur. Namun dalam kontek NTB ketika Sekda NTB ingin digantinya berarti telah mengganggu identitas mayoritas Sasak dalam berbangsa. Dalam hal ini sesama bangsa Sasak jika ada yang hendak diganggu maka harus dipertahankan marwahnya.
“Kami berfikir gubernur melakukan pergantian kepemimpinan ASN memang jadi hak priogratif beliy. Tapi kontek Mamiq Gita yang mau diganti dia pantas dijaga marwahnya, karena punya kapabiltas,” tegas Agus.
Agus menegaskan selama ini kondisi NTB dengan posisi Gita menduduki kursi Sekds berjalan baik baik saja damai dan aman.
“Terus apa yang menjadi persoalan beliau. Kok ada suara isu pergantian,” tanyanya kembali.
Yang menurutnya aneh biasanya pergantian Sekda itu sesuai fase kepala daerah memimpin yaitu lima tahun. Malah Gita yang baru duduk dua tahun sudah mau diganti segala macam. Justru hal tersebut tentu sangat mengusik bangsa Sasak. Pihaknya tidak ingin melihat pergantian Sekda itu hanya sifatnya diskriminasi, urusan suka dan tidak suka. Jika kehedak ingin mengganti Sekda itu tetap dilanjutkan maka Sasak akan sangat merasa tersinggung.
“Maka dalam hl ini kami sebagai organisasi bergagung memperkuat diri melawan pihak yang arogan, yang tidak menghargai bangsa sasak. Kami ingin menunjukkkan diri supaya tidak ada pihak yang memperkuat oligarki dibelakang pak gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menegaskan pihaknya dengan segera akan menjadwalkan rapat kerja bersama gubernur NTB yang akan membahasa mengenai rencana pergantian Sekda tersebut. Isvie menilai langkah yang dilakukan gunernur itu justru akan membuat kondisi daerah tidak kondusif. Isvie menegaskan dalam ketentuan Undang undang posisi Sekda merupakan jabatan karir.
“Kalau pun harus diganti harus mendapatkan persetujuan Mendagri dan rekomendasi Komisi ASN,” tegas Isvie.
Politisi Golkar itu terlihat menyayngkan sikap gubenur yang dengan mudah mengumbar keinginananya melalui media sosial itu. Harusnya gubernur memahami tugas dan jabatananya sebagai seorang pejabat milik publik.
“Tidak bisa seenaknya ngomong begitu di medsos (akun facebook). Seharusnya gubernur mencerminkan seorang pemimpin yang adil dan Arif. Tapi kalau seorang pejabat yang tidak paham fungsinya maka seperti itu sudah,” sesal Isvie didepan perwakilan hearing.
DPRD NTB tidak akan tinggal diam dalam persoalan ini. Jika gubernur ngotot mau mengganti Sekda harus sesuai aturan.
“Pada intinya kami tidak diam.
Kita sepakat pemerintah harus menciptakan kondusifitas daerah. Kami sudah jadwalkan 14 Februasi rapat kerja dengan gubernur yang salah satunya membahas masalah Sekda ini,” ungkapnya.
Dalam hearing itu dihadiri sejumlah fraksi di DPRD NTB yaitu Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat dan Fraksi PAN. Mereka juga sepakat agar masalah ini harus segera direspon supaya tidak memunculkak kegaduhan. Apalagi NTB mau menjadi tuan rumah MotoGP. Bahkan Fraksi tersebut siap melawan keinginan gubernur itu.
“Kami sepakat dengan fraksi yang lain kita undangan gubernur kesini. Kalau ternyata ada celah gubernur melanggar aturan kita bisa saja lakukan interplasi. Sebab itu hak politik. PDIP sebagai partai oposisi tentu akan melawan kebijakan gubernur.
Disini ada fraksi Golkar, PPP, Gerindra, PAN kecuali Fraksi PKS tidak ada yang hadir. Kalau kita bersatu di DPRD NTB ini, hampir semua ini orang sasak. Secara politik kami menang,” tegas politisi PDIP NTB lima periode, Ruslan Turmuzi ditempat itu. (jho).