LOTIM – Dugaan banyaknya calo atau sponsor pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lombok Timur (Lotim), membuat tak sedikit PMI Lotim menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan terlantar di negara penempatan. Atas dasar itu kemarin, dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lotim, massa yang tergabung dalam Aliansi Bela PMI dan Stop Perdagangan Orang ini, mendesak Bupati Lotim membersihkan calo PMI yang beraksi secara liar. Selain itu, mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim, dipecat dari jabatannya.
Beberapa tuntutan massa aksi, mendesak pemerintah bersama aparat menangkap para Perekrut Lapangan (PL) liar yang merekrut dan menjual orang. Menangkap pemilik P3MI yang terbukti melakukan perdagangan orang, Tangkap dan adili penipuan terhadap calo PMI, cabut ijin dan bubarkan lembaga atau yayasan abal-abal yang telah merekrut dan merugikan calon PMI.
Selain itu, mendesak pemerintah membentuk Gugus Tugas TPPO, dan memperhatikan anggaran Satgas Perlindungan PMI dan Gugus Tugas TPPK. Pemerintah harus mempersiapkan operasional dan mobil ambulans untuk PMI yang pulang dan yang dideportasi dalam kondisi apapun dan yang meninggal.
Bukan itu saja, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Lotim melalui Disnakertrans, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Lotim, melakukan reintegrasi sosial dan ekononi bagi PMI, dan sebagainya.
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lotim, Usman, dalam orasinya mengatakan, dalam catatannya selama Covid-19, dua tahun terakhir sebanyak 250 ribu orang warga Lotim menjadi PMI diberbagai negara. Sekitar 50 orang dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia dari negara penempatan. Termasuk meninggal dunia karena kapal tenggelam sebab menggunakan jalur non prosedural. Sementara sebanyak 250 orang menjadi korban penipuan, sekitar 140 orang menjadi korban TPPO.
“Mengatasi masalah pekerja migran ini, kita semua harus gotong royong. Anggaran satgas PMI dan Gugus Tugas PMI harus diperhatikan, karena tidak ada uang sehingga tak bisa berbuat banyak,” tegasnya.
Dibeberkan, ada beberapa calon PMI yang menjadi korban oknum lembaga penyalur yang tidak bertanggungjawab. Ada yang sudah mengeluarkan sampai Rp 100 juta lebih dijanjikan kerja ke Inggris, Rp 140 juta lebih dijanjikan ke negara penempatan lainnya.
“Kasus calon PMI negara tujuan Polandia juga harus diatensi pemerintah,” tegasnya lagi.
Kesempatan sama, Hendra Saputra, dalam orasinya menambahkan, Pemda harus tegas membela PMI sebagai korban oknum tak bertanggungjawab. Sudah banyak menjadi korban penipuan, masyarakat dijanjikan bekerja layak tapi justru tertipu janji manis bekerja dengan gaji tinggi. Ia melihat pemerintah tidak ada keseriusan dan mendesak pemerintah bertindak tegas. “Pecat kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena kepala dinasnya tidak pernah peduli dengan PMI. Mereka tutup mata pada PMI dan dipandang sebelah mata. Ingat, ada ribuan orang gantungkan hidup mereka di luar negeri, namun ditipu dan disengsarakan. Ini harus ditindak tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM Juaini Taofik, setelah mendengar aspirasi itu berjanji menindaklanjuti aspirasi massa aksi. Ia pun juga langsung memerintahkan Kepala Disnakertrans Lotim, terbang ke Jakarta mengambil pajak perusahaan PT Bagoes Bersaudara. “Segera terbang ke Jakarta selesaikan masalah dengan PT Bagoes Bersaudara. Tagih pajaknya sebesar Rp 1,5 miliar,” perintahnya.
Hal senada dikatakan Kapolres Lotim, AKBP Herman Suriyono, SIK. Disebutkan dalam kasus dugaan TPPO yang ditangani Polres Lotim, saat ini masih dalam proses pendalaman. “Kami masih mencari saksi-saksi kasus TPPO negara tujuan Polandia ini,” tutupnya. (fa’i/r3)
Post Views : 443