MATARAM – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan dan pemuda melakukan aksi demo di depan kantor DPRD NTB, Senin kemarin. Poin penting tuntutan massa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Koordinator lapangan PMII Bali Nusra Hendra dalam orasinya mengatakan bahwa kenaikan harga BBM subsidi membebani ekonomi negara pasca pandemik Covid-19. Ini berdampak negatif pada konsumsi nasional, aktivitas dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan ekspansi moneter.
Selanjutnya, program pemulihan ekonomi sedang diterapkan pemerintah. “Mempercepat inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia. Secara umum karena akan merembet ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas dasar masyarakat,” tegasnya.
Matan PC PMII Mataram ini memberikan empat tuntutan, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, serius memberantas mafia BBM, menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran dan membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM subsidi.
Tidak hanya itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) NTB Muhammad Anhar juga menyampaikan 4 tuntutan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM subsidi, membatalkan pemindahan ibu kota, memberantas mafia migas, dan menolak alokasi bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Tapi di lokasi, aksi mahasiswa makin liar dengan berusaha mendobrak pintu gerbang Kantor DPRD NTB, namun tidak sampai membuat kerusakan dan membakar ban bahkan keranda persis di depan Kantor DPRD NTB. Tidak lama, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menemui massa aksi.
Ketua DPRD NTB mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM subsidi, sebagai anggota legislatif DPRD NTB, ia pun mengaku tidak setuju dengan penerapan kebijakan ini.
Menurut Isvie, kenaikan harga BBM akan berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Karenanya, Isvie akan bersurat secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Apa yang dirasakan adik-adik mahasiswa kita rasakan juga. Segera kita kirimkan surat ke pusat,” tegasnya.
Sementara itu, 850 personel gabungan Kepolisian di Kota Mataram turut diterjunkan dalam mengamankan aksi masa yang terdiri dari 480 personel Polresta Mataram dan Polsek jajaran. Ada juga bantuan 370 personel dari Sat Brimob Polda NTB dan Dit Samapta Polda NTB.
Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustofa menjelaskan bahwa pengamanan massa aksi kali ini pihaknya menurunkan personel gabungan.
“Ini sebagai antisipasi aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM dari beberapa aliansi mahasiswa serta masyarakat,”katanya.(rif)