MATARAM – Ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Mataram melakukan aksi demo di depan kantor DPRD NTB, Kamis kemarin. Aksi ini dilakukan sebagai aksi unjuk rasa untuk merefleksi 2 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Saat aksi, mahasiswa sempat melakukan aksi bakar ban bekas di depan pintu masuk gedung dewan. Berangkat dari situ, polisi pun bertindak memadamkan api itu. Aksi saling dorong pun terjadi yang menyebabkan ricuh. Satu mahasiswa luka parah di bagian kepala dan sejumlah mahasiswa lainnya jatuh pingsan karena tidak kuat menghirup asap pemadam api.
Sekretaris HMI Cabang Kota Mataram, Didi Srihartawan mengaku tidak bisa mentolerir atas apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Begitu banyak aksi premanisme oleh negara dengan tindakan represif. Kami paham bahwa anggota DPRD sedang melaksanakan reses cuman tindakan dari aparat ini tidak bisa ditoleril karena kami datang dengan pikiran dan gagasan melalui kajian-kajian yang panjang,” tegasnya kepada media di lokasi.
Sedangkan korlap aksi, Dwi Alam AP justru meminta kepada Kapolda NTB untuk mengevaluasi dan mencopot Kapolresta Mataram.
“Secara kelembagaan kami akan melakukan tuntutan ke Polda NTB,” ancamnya tegas.
Disamping itu, Kabag Ops Polresta Mataram, Kompol Zaky Magfur mengatakan, akan mengecek massa aksi yang terluka dan juga melihat video yang ada dan bagaimana awalnya.
“Kalau kami melihat dari semua video yang ada bukti dari kepolisian dan teman-teman massa aksi ada. Untuk fakta yang sudah ada, ada yang berdarah satu terus yang kedua ada yang pingsan,” ceritanya saat dikonfirmasi.
Sementara adapun tuntutan massa aksi, mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Perpu atas pengesahan UU Cipta Kerja, mendesak Presiden untuk untuk segera menerbitkan Perpu atas pengesahan UU KPK, mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja TNI-Polri terkait dengan maraknya represifitas terhadap kebebasan sipil.
Selain itu, massa meminta kepada Presiden untuk segera membentuk tim investigasi atas seluruh pelanggaran yang dilakukan Negara terhadap rakyat dan menuntut agar Presiden menegakkan demokrasi di institusi pendidikan. Serta meminta presiden untuk bertindak tegas kepada kelompok oligarki.(rif)