PRAYA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng), Legewarman menyoroti kondisi sarana prasarana sekolah, guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dia menilai data Dapodik sekolah di Loteng amburadul. Buktinya, jumlah dana alokasi khusus (DAK) pendidikan turun drastis di tahun 2023. Padahal di satu sisi ada sekitar 86 SD, SMP yang kondisi gedungnya dalam keadaan rusak.
“Kalau data dapodik kita betul, pelaporan dibawah tidak mungkin demikian,” katanya, belum lama ini.
Dikatakan, Loteng saat ini masih kekurangan guru ASN. “Kita sudah mengajukan surat dari bupati untuk penambahan formasi sekitar 810 guru PNS di Loteng. Belum lagi guru PNS yang pensiun Desember ini hampir 300. Tapi belum ada respons dari Kemenpan RB. Apabila tidak segera maka kita akan kekurangan guru, atau mengangkat P3K lagi nanti. APBD kita harus mampu dan menjadi kewajiban pokok mendasar dan memperhatikan kesejahteraan guru,” beber Lege.
Menurut politisi PBB ini, pendataan guru sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat. Dimana ada korwil di masing-masing wilayah. Lege pun meminta supaya dilakukan evaluasi.
“Saya ajukan Dikbud ini dilakukan reformasi total. Kita kekurangan guru SD 810, guru kelas 518, padahal data BKPSDM kita kelebihan 252 orang, malah kita kekurangan 518. Sementara P3K belum dapat penempatan ada 752, ini masih kurang untuk menutupi kekurangan guru,” jelasnya.
Maka ia menegaskan, Pemda Loteng harus bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan data yang dimiliki BKPSDM dan Dikbud, yang mengajukan formasi 119. Padahal di PMK 212 diberikan formasi 1542 orang untuk guru tapi kita ambil 119. Apalagi Nakes diberikan firmasi 1031, sementara diambil hanya 717, padahal kebutuhan Nakes lebih dari 1.500. (tim)