LOBAR – Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) mulai ada di Lombok Barat (Lobar). Terbukti dari beberapa kasus HIV/AIDS yang ditemukan Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI) di Lobar, beberapa diantaranya disumbang oleh kaum biseksual tersebut.
Sekretaris KPAI Lobar, H Djunaidi mengungkapkan fenomena penderita HIV/AIDS mulai muncul dari kaum homoseksual itu.
“Kami sempat mencoba koordinasi dengan rumah sakit Gerung memang sebagian besar penderita yang ditemukan LGBT ini,” beber Djunaidi yang dikonfirmasi Jumat (14/10).
Berdasarkan catatan hingga Agustus 2022, kasus HIV/AID yang ditemukan mencapai 18 kasus. Terdiri dari 8 HIV dan 10 penderita AIDS.
Meski tak spesifik Djunaidi mengungkapkan berapa kaum LGBT yang terjangkit HIV/AIDS. Namun beberapa penderita sudah melakukan pengobatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Lobar yang memang menangani HIV/AIDS.
Mencegah penularan atas penyakit ini pihaknya berkoordinasi dengan yayasan Inset yang bergerak dalam kepedulian kesehatan. Sebab yayasan ini memiliki akses mengetahui dimana keberadaan kaum LGBT itu. Sehingga bisa didatangi untuk diberikan sosialisasi tentang bahaya dari virus dan penyakit yang hingga kini belum ada bisa sembuh.
“Biasanya kelompok itu ngumpulnya di Udayana kemudian di Sangkareang Mataram, termasuk tempat-tempat biasa mereka (kaum) itu kumpul, karena yayasan itu punya akses medsos,” terangnya.
Ia pun tak menampik fenomenal LGBT di Lobar cukup mengkhawatirkan terutama jumlahnya. Pihaknya pun mengharapkan peran serta para orangtua untuk tetap memperhatikan perilaku anaknya. Disamping pihaknya juga sudah bekerjasama dengan PKK setiap desa melalui posyandu keluarga. “Sudah dilakukan sosialisasi oleh kader kita tentang hal ini,” imbuhnya.
Saat ditanya sebaran kasus HIV/AIDS terbanyak di Lobar, Djunaidi mengaku hampir setiap kecamatan ditemukan adanya kasus. Namun ada lima kecamatan dengan kasus terbesar. Yakni Batulayar, Gunungsari, Gerung, Kediri dan Lingsar. Sehingga untuk lebih aktif dalam penanganan kasus setiap desa, KPAI sedang menyusun kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Agar bisa membuat regulasi bagi setiap desa menganggarkan pada APBDesnya untuk penanganan kasus HIV/AIDS.
Sebelum ini pihaknya juga akan mengundang seluruh kepala desa (kades). Termasuk dibahas untuk pembentukan kelompok warga peduli Aids (WPA).”Ini salah satu terobosan kita. Karena di desa banyak wadah untuk pemerhati, sebab tidak seperti penyakit lain yang bisa dibuka begitu saja, tapi ini sifatnya rahasia,” jelasnya.
Nantinya melalui WPA ini membantu pengobatan para penderita dengan tetap menjaga kerahasiaan indentitas pasien. Sehingga tidak dikucilkan masyarakat. “Rencananya WPA ini akan dilauncing pak bupati pada hari AIDS Sedunia,” pungkasnya. (win)