Langgar Aturan, Nazili Panggil Oknum Kasek

f AAA BKPP 1

JAYADI/RADAR MANDALIKA M Nazili

PRAYA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah akan memanggil oknum Kepala Sekolah (Kasek) SMP dalam waktu dekat ini.  Pemanggilan itu dilakukan untuk klarifikasi terkait rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran netralitas selaku Aparat Negeri Sipil (ASN) pada Pilkada 2020.

Kepala BKPP Loteng, M Nazili membenarkan akan pemanggil tersebut.  Pemanggilan itu dilayangkan guna klarifikasi atas rekomendasi dari KASN atas dugaan pelanggaran netralitas.

 “Ya satu lagi oknum ASN yang menjabat sebagai Kasek SMP yang kita klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik pada keberlangsungan Pilkada ini,” jelasnya, kemarin.

Dijelaskan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum Kasek ini berawal adanya temuan Panwascam di media sosial yang mengomentari salah satu calon yang bertarung dalam Pilkada tahun m  ini.

“Informasinya ini hasil temuan di media sosial yang dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian langsung ditindaklanjuti. Sehingga Kasek mendapat rekomendasi dari KASN,”tuturnya.

Ia mengaku, dalam pelaksanan Pilkada ini, baru ada dua rekomendasi dari KASN yang diterima. Satu ASN dari dinas dan satunya lagi merupakan seorang Kasek.

 “Untuk sanksi yang akan diberikan tentu sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan itu.  Baik berupa peneguran atau lainya,” jelasnya.

Ia menegaskan, secara aturan ASN diwajibkan untuk netral dalam Pilkada ini. Artinya ASN tidak boleh melakukan kempanye atau mendukung secara terbuka salah satu paslon. 

“Kami harapkan, tidak ada lagi ASN yang ditemukan melanggar pada Pilkada ini,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah (Loteng), H Moh. Suhaili FT memberikan imbauan pada ASN bersikap netral. Hal itu ditekankan karena pihaknya melihat banyak ASN yang belakangan ini telah dipanggil oleh Bawaslu, karena terindikasi tidak netral.

“Saya imbau pada ASN untuk tetap netral. Jangan melakukan politik praktis dalam pelaksanaan Pilkada ini,” tegasnya.

Suhaili menegaskan, dirinya disetiap kesempatan selalu menyampaikan pada ASN untuk selalu menjaga netralitas. Atau tidak memihak pada salah satu pasangan calon.  Hanya saja memang, dalam undang —udangnya menyatakan hak demokrasi ASN ini tidak dicabut seperti aparat kepolisian serta TNI.

“Yang penting sekarang ASN ini jangan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara yang melekat pada dirinya. Kemudian jangan pernah terjun langsung untuk terlibat potik praktis,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, terkait dengan adanya ASN yang dipanggil Bawaslu itu bukan persoalan yang baru. Karena pada Pilkada sebelumnya juga sering dilakukan. Tapi, pihaknya mempersilakan Bawaslu untuk memantau ASN ini.

“Tapi harus diingat juga, ASN ini juga mempunyai hak pilih. Namun memang mereka dilarang menyalahgunakan jabatan maupun menggunakan fasilitas negara yang melekat pada dirinya. Apalagi mereka dilarang mengajak atau melakukan kampaye,” tuturnya.  (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

KPU Jelaskan Soal 0 Rupiah Dana Kampanye Maiq-Meres

Read Next

Warga Lingkar BIL Bawa Tombak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *