PRAYA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, M.Yasir Amrillah menyampaikan hasil rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, belum lama ini. Katanya, ada yang belum selesai tetapi dalam waktu dekat akan diselesaikan.
“Mengenai program yang akan dilaksanakan dinas adalah terkesan sama saja seperti sebelumnya, atau stagnan sehingga ini terkesan seperti program rutinitas,” katanya pada Radar Mandalika, kemarin.
Sementara terkait rancangan besar beberapa dinas, terkesan seperti mimpi yang tidak sesuai dengan espektasi. Salah satu contoh misalnya, Disnaker, mereka memiliki inisiasi membangun gedung BLK yang super megah dan peralatanya sehingga dalam pembinaan akan maksimal.
“Akan tetapi sekali lagi ini mimpi,” sebut politisi PAN itu.
“Bagaimana tidak kami katakan ini mimpi, karena pos anggaran tidak akan cukup membiayai pembangunan. Pada ujung-ujungnya kami lagi yang akan diminta menganggarkan pembangunan gedung itu,” tegasnya.
Sebelumnya juga, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan menyampaikan hasil rapat kerja dengan sejumlah dinas yang merupakan SKPD leading sektor Komisi III.
Andi mengatakan, adapun yang dibahas yakni soal bocornya asli pendapatan daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Dinas yang membidangi soal parkir, Dinas Perhubungan.
Politisi Demokrat ini menyampaikan bagaimana tidak kalau hanya pada data pelaporan hanya 67 titik parkir dikelola retribusinya se-Lombok Tengah. Menurut dia, itu tidak mungkin. Sepengetahunnya begitu banyak lahan parkir di Lombok Tengah.
“Lalau ke mana PAD-nya? Jelas ini semacam dana siluman yang gentayangan entah kemana? Jadi begitu banyak tercecer uang parkir,” sebutnya, kemarin.
Kata dia, dalam aspek parkir ini, hanya di 2015 PAD melalui parkir memenuhi target 340 juta. Maka kenapa beberapa tahun beklakangan ini, sampai 2020 hanya berputar pada angka 102 juta saja. “Ini kan tidak masuk akal dengan menjamurnya titik parkir dan animo kendaraan yang semakin padat,” sentilnya.
Misalnya kata dia, belum lagi parkiran di kantor dinas seperti DUKCAPIL, pasar hewan dan lokasi pariwisata lainnya. Andi juga menyentil soal Perbup yang merujuk pada Perda menyebutkan, dinas yang mengelola retribusi parkir ini tidak dijelaskan secara rinci dinas mana saja. Akan tetapi merujuk pada tupoksi Dishub yang memiliki bidang dan seksi parker, maka atas dasar ini pihaknya memanggil dan mengevalusi Dishub sebagai OPD terkait.
“Parkiran di Dukcapil tidak pernah sepi, satu orang bisa masuk dua sampai tiga kali,” sebutnya.
Sementara di RSUD Praya juga parkir dipihak ketigakan, padahal mengingat peralatan canggih yang digunakan dalam pengelolaan parkir sudah lama digunakan. Namun anehnya tak masuk dalam hitungan daerah.
“Mereka ini nyetor ke siapa?” tanyanya.
Dari semua ini, dilihatnya kuranya koordinasi dan keterbukaan administratif baik dari segi pelaksanaannya yaitu, seperti karcis resmi pemda, dan dari segi pelaporanya yang sesuai titik. Supaya tidak ada peluang terjadinya penyelewengan yang terstruktur dan masif.
“Lalu mengenai proyek pemerintah yang tak kunjung beres, melewati batas waktu yang belum selesai ini merupakan PR besar dinas terkait dalam penyelesainnya,” singgungnya juga.
“Pasar Kopang, dan beberapa kantor camat, ada proyek pembangunan lainnya juga,” tambah dia.
Selain itu, Andi atas nama Komisi III memberikan warning keras mengenai pembayaraan fee sesuai dengan progres proyek. Jangan sampai menyalahi aturan dan lebih dari kondisi sebenarnya. “Ini merupakan upaya untuk merugikan daerah dan negara,” katanya.(tim/adv)