Komisi II DPR RI: Pemilu Serentak 2024

F ilustrasi pemilu 1

Ilustrasi

MATARAM – Pemeirntah pusat bersama DPR RI telah menyiapkan seluruh desain pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Pada tahun itu, selain untuk Pilpres dan Pileg termasuk juga penyelenggaraan Pilkada baik gubernur, Bupati dan Walikota akan digelar.

Ketua Komisi II DPR RI, A Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pihaknya sudah membuat Panitia Kerja (Panja) tentang evaluasi Pilkada 2020. Panja itu juga sekaligus mengevaluasi dari seluruh Pilkada yang pernah berlangsung di Indonesia baik di tahun 2015, 2017, 2018 termasuk evaluasi pemilu 2019.

“Hasil Panja itu nanti disampaikan kepada tim kerja yang juga sudah kami bentuk terdiri dari Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP RI,” ungkap Doli usai melakukan kunjungan kerja ke Komisi II DPRD NTB di Mataram, Senin kemarin.

Politisi Golkar itu menjelaskan, tim kerja yang sudah terbentuk itu guna menyusun desain konsep penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasalnya, 2024 merupakan sejarah baru bagi Indonesia.

“Pemilu dalam satu tahun penuh, Pileg, Pilpres,dan Pilkada,” katanya.

Tim kerja sudah mulai bekerja minggu ini dan nanti setelah reses masa sidang berikutnya baru sudah mulai menyusun konsep pelaksanaan yang fix dengan tahapan termasuk tanggal dan bulan pelaksanaannya.

Doli mengatakan, KPU sudah mengajukan Pilpres dan Pileg dua alternatif yaitu, 14 Februari dan 6 Maret 2024. Namun pihaknya lebih cenderung memutuskan akan berlangsung di Maret. Ini berdasarkan pengalaman pada pengalaman sebelumnya dimana banyak terkendala dalam pencairan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) baik di KPU dan juga di Bawaslu.
“Makanya kemungkinan besar 6 Maret tapi itu pun kita akan lihat hasil kerja tim juga,” kata Waketum DPP Golkar itu.

Selanjutnya, untuk Pilkada serentaknya akan berlangsung di 26 November 2024. Pemeirntah bersama DPR melihat ada tenggang waktu yang cukup untuk melakukan persiapan sehingga pelaksanaan Pilkada di tahun itu lebih tepat di November.

Ditanya masukan agar seluruh Pemilu dpaat dibiayai dari APBN? Doli menyebutkan, itu tidak mungkin. Ia mengaku aspirasi itu sudah lama masuk dan itupun jika UU Pemilu direvisi namun revisinya tidak terjadi sehingga bagi Pilkada tetap dari anggaran daerah.

Saat ini saja penyelenggaraan adhok telah mengusulkan ada Rp 86 triliun dari APBN untuk Pileg (RI dan DPD) dan Rp 26 T dari APBD yang diperuntukkan untuk Pilkada dan Pileg kabupaten kota.
“Itu (semuanya) nanti kita rincikan. Yang pasti jadwal Pemilu serentak di bulan Maret dan November 2024,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Komisi II Akan Cek Proyek Irigasi Tetes KLU

Read Next

Kerumunan Disebabkan Antre Bantuan Presiden, Satgas Covid-19 Loteng Bisa Apa ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *