PRAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah angkat bicara terkait dugaan kejanggalan dalm penyaluran bantuan social (Bansos). Baik PKH, bantuan tunai dan bantuan di masa pandemic covid-19. Lebih khusus soal dugaan permainan di tingkat Dinas Sosial dan pihak perbankan BRI yang disampaikan massa demo, beberapa hari lalu. Termasuk kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, L Sunting Mentas mengatakan, soal berita dugaan pemotongan bansos, setoran ke dinas dan lainnya. Diakuinya sejak lama sudah diterima informasi. Namun sayang tidak ada laporan masuk ke dewan.
“Bantuan ini harus disalurkan tepay sasaran. Bukan malah menyengsarakan rakyat,” tegas Sunting.
Katanya, pentingnya penelusuran Data dan menjadi dasar yang kuat, mengingat DPRD hanya bisa melakukan pemanggilan dinas, mediasi dan melakukan pengecekan lapangan dalam menelisik permasalahan yang meresahkan masyarakat.
“Sesekali Dinas Sosial ini sepertinya perlu dijewer telinganya kalau menyeleweng kan,” sentilnya.
Politisi PPP ini mengatakan, sesuai dengan harapan Presiden, Bansos sebagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia secara pelan-pelan dan mudahan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Tapi jika ada praktek curang seperti isu yang berkembang, maka harus dilakukan evaluasi serius mengingat bagaimana pentingnya keterbukaan. Sehingga akar rumput permasalahan bisa tuntas. (tim)