MATARAM – Proyek pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani mulai ramai dibicarakan masyarakat NTB. Sampai dengan saat ini, belum ada kejelasan kapan dibangun. Sementara, dalam pembangunan itu nanti total investasi investor 2,2 triliun. Tapi ini masih dilakukan survei untuk melihat titik lokasi pembangunan tiang sepanjang 10 km.
Adapun yang kenak imbas proyek besar ini, dari Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara menuju kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur.
Sedangkan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB menyebutkan total investasi pada proyek kereta gantung Rp 2,2 Triliun.
“Total keselurahannya Rp 2,2 T,” ungkap Kepala DPMPTSP, Muh Rum, terpisah.
Rum mengatakan saat ini masih dalam tahap survey setelah itu hasil survey akan diolah di Tiongkok untuk membuat DED-nya.
Rum membenarkan ada jaminan Rp 5 miliar sebagai uang jaminan yang dititipkan ke Pemprov NTB oleh PT Indonesia Lombok Resort. Rum mengaku tidak mengetahui persis terkait dana tersebut akan digunakan untuk apa.
“Yang saya tahu itu bukti mereka serius,” kata Rum.
Sementara untuk Rp 5 miliar itu akan mereka pakai untuk operasional. Mungkin juga biaya survei mendatangkan tim ahli dari Bandung bisa juga untuk dana desain dan lainnya.
Saat ini Pemprov masih menunggu hasil survei yang mereka lalukan. Tentunya Pemprov akan membantu memfasilitasi akses jalan lalu fasilitasi akses dengan PLN dan lainnya.
“Kita kawal terus apa yang perlu dibantu kita bantu,” janjinya.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan NTB, Julmansyah mengatakan pengerjaannya masih jauh. Tim masih melalukan survei jalur.
“Belum (mulai kerja). Tim investor masih buat trayek (jalur) untuk kelayakannya,” bebernya, kemarin singkat.
Adapun perusahaan yang akan membangun kereta gantung, PT. Indonesia Lombok Resort. “Mereka masih bekerja, belum secara resmi menyampaikan ke kami,” katanya.
Sementara, Kepala Bidang PPH LHK Provinsi NTB, Burhan Bono mengakatan saat ini perusahaan baru pengumpulan data untuk dokumen Detail Engineering Design (DED). Tahapan yang dilakukan yaitu, Fasilitasi Dokumen Feasibility Study (FS), dokumen Detail Engineering Design (DED) dan dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
” (saat ini) pengambilan titik atau survei dilakukan untuk mengumpulkan data awal terkait rencana penyusunan DED nya. Sedangkan untuk mulai pembangunan, perusahaan yang akan mengkonfirmasi kembali nanti,” terang Burhan.
LHK pun belum bisa menyampaikan ke publik timeline pembangunannya. Mengingat masih banyaknya tahapan yang akan dilaluinya. “Waktu dan seperti apa pelaksanaannya itu pihak perusahaan yang akan menyusun,” katanya.
Burhan menegaskan, peran LHK lebih kepada membantu memfasilitasi dalam perencanaan dan memastikan seminimal mungkin gangguan terhadap kawasan hutan.(jho)