Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti secara daring kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Kanwil Kemenkum Jawa Barat yang dirangkaikan dengan Penandatanganan PKS/Nota Kesepakatan dan Policy Talks bertema “Penguatan Peran Analis Kebijakan dalam Tata Kelola Kebijakan di Daerah.” pada Senin (18/05).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, objektif, implementatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Jawa Barat melaksanakan penandatanganan PKS dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN RI, serta Nota Kesepakatan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola kebijakan yang berkualitas. Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menekankan pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan data dan bukti kuat atau evidence-based policy.
Sesi Policy Talks menghadirkan Dr. Usman Slamet Ismanto dari Universitas Padjadjaran dan Dr. Joni Dawud dari LAN RI. Keduanya membahas siklus kebijakan publik, penguatan kompetensi Analis Kebijakan, serta tantangan optimalisasi peran Analis Kebijakan di daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat peran Analis Kebijakan di daerah.
“Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam memastikan rekomendasi kebijakan disusun secara objektif, berbasis data, dan dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum NTB terus mendorong penguatan kapasitas jajaran agar mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak,” ujar Milawati.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait tantangan pelaksanaan tugas Analis Kebijakan, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta peningkatan kualitas kebijakan berbasis data dan bukti. (red)