Kebijakan Tes PCR “Cekik” Rakyat

F ilustrasi

ilustrasi

MATARAM – Kebijakan tes Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT PCR) untuk syarat penerbangan cekik rakyat di tengah kondisi ekonomi sulit. Terlebih, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak ada henti-hentinya diperpanjang oleh pemerintah. DPRD NTB pun menunjukkan sikap geramnya kepada pemerintah.
“Mau sampai kapan harus dengan syarat PCR orang bepergian,” tanya tegas anggota DPRD NTB, Khairul Warisin, Kamis kemarin.
Dia menyebutkan, bisa dibayangkan PCR itu hanya berlaku untuk satu kali perjalanan saja. Sementara biaya PCR terbilang mahal dimana saat ini masih dengan harga Rp 525 ribu dari sebelumnya sebesar Rp 900 ribu. Menurut politisi Gerindra itu, jangankan masyarakat biasa, pengusaha pun sangat merasakan dampak pemberlakuan syarat penerbangan ini.

“Ini keluhan masyarakat di bawah. Termasuk juga pengusaha. Kasihan mereka,” ungkapnya.
“Ini memeras uang rakyat namanya,” sambungnya.

Warisan menyebutkan, saat ini kasus Covid-19 di NTB sudah melandai bahkan turun dari level IV ke level III. Sementara pemberlakuan PCR itu masih saja diberlakukan sampai sekarang. Ada apa?

“Kasus Covid sudah rendah kok di NTB,” sebut dia.

Setelah PCR harus membutuhkan waktu dua sampai tiga hari baru ada hasil keluar. Ini juga disesalkannya. Dan ini kebijakan PCR cuma ada di NTB. Bali dan Jawa, kata Warisan sudah tidak memberlakukan PCR.
“Ini kan kebijakan timpang. Sangat pincang dan tidak adil,” kata anggota Komisi II ini.

Mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu mempertanyakan juga, siapa sebetulnya yang membuat kebijakan PCR ini, apakah murni kebijakan pemerintah daerah atau dari pusat. Jika aturan itu berdasarkan SE gubernur atau Dikes NTB, Warisin mendesak agar segera dicabut. Namun jika ini kebijakan pusat, dirinya mendorong Pemprov NTB agar segera bersuara ke Jakarta supaya kebijakan yang mencekik ekonomi rakyat itu segera dihilangkan.

Warisin pun mengaku, telah berkoordinasi dengan gubernur melalui sambungan telpon. Isinya mempertanyakan kebijakan PCR itu namun oleh gubernur dijawabnya tujuan PCR itu untuk membatasi aktivitas lalu lalang demi meminimalisir penyebaran covid-19.
“Siap katanya (gubernur) akan segera dihapus. Tapi kok sampai sekarang masih saja berlaku,” sentilnya.
Sikap Pemprov ini seakan akan cuek. Sengaja membiarkan harus syarat PCR tanpa melihat kondisi ekonomi masyarakat di bawah.
“Ini namanya hanya mementingkan kebijakan diri sendiri saja,” sentilnya lagi.

Untuk itu, Warisin mendesak Pemprov supaya segera mencarikan solusi atas kebijakan itu. Ini juga sangat dirasakan oleh para pengusaha yang lalu lalang ke NTB. Sehingga bisa sangat berdampak kepada pengembangan ekonomi di daerah.
“Kalau pengusaha saja malas ke daerah, kan kita yang rugi. Perputaran uang tidak ada. Banyak teman-teman saya menanyakan ini. Kenapa harus PCR yang biayanya mahal itu masih berlaku di NTB,” beber dia.

Sementara itu, Pemprov NTB berdalih kebijakan PCR itu terkoneksi sifatnya sesuai daerah tujuan. Siapa pun yang melakukan penerbangan maka yang akan dilihat daerah tujuan akhir.
“Kalau daerah tujuan menginginkan PCR maka kita (penumpang) harus PCR. Jadi tergantung daerah tujuan,” tegas Asisten III Setda NTB, Nurhandini Eka Dewi.
“Kita mau ke Jakarta ne. Di Jakarta minta PCR iya harus PCR. Kalau daerah tujuan minta (syarat) rapid antigen iya antigen,” tambah Eka.

Katanya, di Indonesia ada beberapa provinsi yang sudah sejak lama menerapkan kebijakan PCR seperti, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur malah sebelum adanya PPKM PCR telah diberlakukan. Sementara itu di NTB sendiri menggunakan aturan intruksi gubernur. Tetapi aturan itu disesuaikan dengan intruksi Mendagri dan intruksi Menteri Perhubungan.
“Terbaru ini Mendagri Nomor 37 tahun 2021 (disebutkan) itu pelaku perjalanan ke level III diharuskan PCR,” beber dia.

Untuk itu, Mantan Kadis Kesehatan NTB itu mengimbau masyarakat agar melihat aturan terlebih dahulu. Jangan sampai telah menyiapkan tes antigen diluar namun sesampai di bandara ditolak karena disana langsung terlihat tujuan daerah jika masuk level IV otomatis tercentang merah yang mengharuskan syarat PCR.
“Jadi acuan umumnya kedatangan dan keberangkatan dari ke level III, IV itu PCR,” katanya.

Menurut Eka, biasanya untuk tetap melakukan perjalanan yang memberatkan masyarakat mengakali lewat tol darat. Sebab, semua pelabuhan, terminal dan stasiun hanya cukup memakai rapid antigen.
“Apalagi ke Surabaya Jatim bisa disiasi lewat jalur darat,” terangnya.
“Saya punya saudara dia ngakalin pakai tol laut, dari Lembar ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi ke Surabaya lewat kereta cukup pakai antign. Akhirnya tetap bisa bepergian,” ungkapnya.

Disinggung soal tarif PCR, Eka mengatakan itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. “Tarif itu keputusan nasional. Kita nggak bisa apa apa. Rp 525 itu (biaya) maksimal,” pungkasnya.
Berdasarkan SE Dikes NTB Nomor 900/41/Yankes/2021 tentang batas tarif tertinggi RT PCR dijelaskan pemeriksaan RT PCR di Jawa dan Bali sebesar Rp 495.000 dan di luar Pulau Jawa Bali Rp 525.000,”. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Penertiban Pedagang “Nakal” Tunggu Tandatangan Bupati

Read Next

Jadwal Keluar, Tes CPNS Peserta Wajib Swab

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *