MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB diminta tidak terburu-buru memperluas untuk Program Desa Berdaya Transformatif sebelum memastikan kesiapan anggaran, pendampingan, dan sistem pengawasan. DPRD NTB juga didorong untuk turut memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan modal usaha hingga 2029.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menilai sejumlah persoalan tata kelola masih berisiko menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut.

Program ini dirancang menjangkau 123 desa atau kelurahan. Tahap I tahun 2026 mencakup 40 desa serta kelurahan dengan 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara Tahap II disiapkan untuk tahun 2027, dan persiapan Tahap III direncanakan mulai 2027 dengan bantuan serta pendampingan masuk dalam penganggaran 2028.

Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, menilai persoalan pembiayaan tidak bisa hanya dilihat dari ketersediaan dana bantuan modal.

Menurutnya, program graduasi membutuhkan pembiayaan yang terintegrasi, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kapasitas keluarga, pendampingan usaha, sistem informasi, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Program ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pemberian modal. Harus ada rangkaian intervensi yang memastikan keluarga siap menjalankan usaha, memiliki kapasitas, terlindungi secara sosial, dan mampu mempertahankan penghidupannya setelah bantuan selesai,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media ini, Rabu (18/11/2026).

Beban Pendamping Tidak Seimbang dengan Dukungan

Salah satu persoalan yang dikritisi adalah kesiapan pendamping. Setiap pendamping menangani sekitar 40–50 keluarga dengan kebutuhan dan jenis usaha yang berbeda.

Gatot mengungkapkan penghasilan pendamping sekitar Rp2,6 juta per bulan sudah mencakup kebutuhan operasional. Sementara biaya transportasi dan komunikasi untuk menjangkau keluarga dampingan belum didukung secara memadai.

“Kalau biaya transportasi mencapai Rp1,5 juta, tentu sisa penghasilannya sangat kecil,” katanya.

Selain itu, keterlibatan OPD teknis dalam pendampingan usaha belum memiliki skema pembiayaan dan pembagian tugas yang jelas. Padahal, keluarga yang mengembangkan usaha peternakan, pertanian, maupun perdagangan membutuhkan dukungan teknis sesuai bidang masing-masing.

FITRA juga menilai anggaran program harus mencakup seluruh siklus intervensi. Bantuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya komponen yang memperoleh prioritas pembiayaan.

Evaluasi Menjadi Syarat Perluasan

Dalam rekomendasinya, FITRA meminta pemerintah mengamankan pendanaan Tahap II melalui APBD 2027 sekaligus menjamin keberlanjutan pendampingan KPM Tahap I selama 24 bulan.

Besaran Rp7 juta juga harus diperlakukan sebagai batas maksimal, bukan target penyerapan anggaran. Penetapan bantuan perlu disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan dan kelayakan usaha setiap keluarga.

Selain itu, seluruh alokasi program pada perangkat daerah perlu ditandai agar dukungan APBD dapat ditelusuri. Pemerintah kabupaten maupun kota juga harus dilibatkan dalam pembagian peran, penyelarasan data, dan pendampingan di tingkat lokal.

DPRD NTB turut didorong dalam memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bantuan, perkembangan usaha, pendampingan, pengaduan masyarakat, dan tindak lanjut persoalan di lapangan hingga tahun 2029.

Sementara persiapan Tahap III harus didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan II sepanjang 2027. Penetapan sasaran serta alokasi bantuan dan pendampingan dalam RAPBD 2028 perlu mempertimbangkan bukti kesiapan yang dapat diverifikasi.

FITRA menilai, perluasan program tidak boleh semata-mata mengejar penambahan jumlah desa dan penerima manfaat.

Keberhasilan program harus dibuktikan melalui peningkatan pendapatan, ketahanan ekonomi, keberlanjutan usaha, serta kemampuan keluarga keluar dari garis kemiskinan ekstrem tanpa kehilangan perlindungan sosial sebelum benar-benar mandiri.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *