MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) memperkuat kualitas empat rancangan regulasi Kabupaten Dompu melalui rapat harmonisasi yang digelar di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kemenkum NTB, Selasa (20/10/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri.
‎
‎Empat rancangan yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2026.
‎
‎Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Erbata Sri Muliantini, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Dompu, serta kepala perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa keempat rancangan regulasi tersebut.
‎
‎Risman menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Sementara itu, Erbata Sri Muliantini, berharap rapat harmonisasi menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk menampung berbagai masukan guna menyempurnakan substansi rancangan sebelum ditetapkan.
‎
‎Dalam pembahasan Perubahan RKPD Tahun 2026, tim memberikan catatan mengenai penyesuaian konsiderans, dasar hukum, dan sistematika perubahan peraturan. Sementara itu, pada RKPD Tahun 2027, pembahasan menitikberatkan pada ketepatan konsiderans, pencantuman dasar hukum, dan penyederhanaan sistematika sesuai materi muatan.
‎
‎Untuk rancangan penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah, catatan mencakup penyesuaian dengan ketentuan badan usaha milik daerah, kejelasan dasar penyertaan modal, serta pengaturan status hukum dan aset. Adapun rancangan tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat dibahas dari aspek penyesuaian regulasi, kejelasan pencabutan peraturan lama, perumusan norma, serta ketentuan sanksi pidana agar selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.
‎
‎Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB akan menerbitkan surat selesai harmonisasi setelah proses pengharmonisasian dilaksanakan sesuai ketentuan dan hasil yang disepakati dalam berita acara harmonisasi.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *