MATARAM – Untuk mencegah tumpang tindih aturan dan memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengharmonisasi lima rancangan regulasi Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Mandalika ini membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, yang memimpin langsung rapat tersebut menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

“Harmonisasi penting dilakukan agar peraturan daerah tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Melalui proses ini, kita memastikan setiap rancangan regulasi memiliki keselarasan, kepastian hukum, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Risman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang hadir sebagai pemrakarsa. Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen terus mendukung peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah melalui fasilitasi harmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Erbata Sri Muliatini, Tim Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB, Kepala Bagian Hukum, serta kepala perangkat daerah terkait.

Erbata Sri Muliatini menekankan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan substansi rancangan regulasi dengan ketentuan yang lebih tinggi sekaligus mencegah tumpang tindih dan disharmonisasi pengaturan.

“Pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Kami berharap melalui pembahasan ini, berbagai masukan dapat menjadi bahan penyempurnaan sehingga regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dan dapat diterapkan secara efektif,” ujarnya.

Lima rancangan regulasi yang dibahas meliputi Raperbup tentang Pedoman Operasional Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Raperbup tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Raperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah, Raperbup tentang Tata Cara Penyusunan Telaahan Staf Ahli Bupati, serta Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025–2045.

Dalam pembahasan, tim memberikan sejumlah catatan substantif. Pada rancangan terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), perhatian diarahkan pada penegasan peran perangkat daerah, mekanisme pengusulan program, kesesuaian penggunaan anggaran, serta sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk Raperda Pelestarian dan Pengembangan Kesenian Daerah, pembahasan mencakup penyempurnaan istilah dalam ketentuan umum, penegasan substansi pengembangan kesenian, serta penyesuaian rumusan tugas dan kewenangan. Sementara itu, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan memerlukan penyempurnaan istilah dan penguatan kedudukannya sebagai pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang yang terpadu dan berkelanjutan.

Tim juga menyoroti proporsionalitas pengaturan tata cara penyusunan telaahan Staf Ahli Bupati. Materi yang berkaitan dengan format, sistematika, dan mekanisme kerja internal perlu dipertimbangkan untuk dituangkan dalam pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP). Adapun Raperbup tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan penelaahan mendasar terkait kesesuaian jenis peraturan, hierarki, dan dasar pendelegasian kewenangan pengaturannya.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat, Nurdin Rahman, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi harmonisasi yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum NTB atas fasilitasi harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan bupati yang sedang disusun. Kami berharap saran dan masukan yang diberikan dapat menyempurnakan substansi regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat,” ujarnya.

Hasil pembahasan akan ditindaklanjuti sesuai kesepakatan dalam berita acara pengharmonisasian dan ketentuan yang berlaku. Melalui proses ini, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, berkepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(red)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *