Kades Ngaku Program Pemetaan Batas Wilayah jadi Beban

PRAYA – Program pemerintah terkait pemetaan batas wilayah di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah dipersoalkan Kades. Tidak terkecuali untuk pemetaan batas wilayah desa di Kecamatan Praya dan Kecamatan Praya Tengah (Prateng).
Pemerintah Desa (Pemdes) pusing tujuh keliling. Karena besarnya anggaran yang harus dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna mendukung program pemetaan batas wilayah itu dianggap semakin membebani keuangan desa yang masih terpukul akibat pandemi. Batapa tidak, Pemdes harus mengalokasikan anggaran puluhan juta. Hal inilah yang dikeluhkan beberapa kepala desa (Kades).
Kegiatan program pemetaan batas wilayah ini ditangani PT Geosindo dari Bogor, Jawa Barat. Anggaran program yang mengandalkan APBDes ini akan semakin membenai keadaan keuangan desa. Hal itu tidak dipungkiri Kades Prai Meke, Kecamatan Prateng, H Muhammad Salahudin.
“Yang berat lah,” katanya singkat kepada Radar Mandalika, kemarin.
Demi mendukung program pemetaan batas wilayah. Pemdes Prai Meke akan mengucurkan anggaran yang tidak sedikit yakni ada sekitar Rp 55 juta di APBDes. Dari jumlah anggran yang dialokasikan itu, ujar Salahudin, pihaknya sudah mentransfer uang sebesar Rp 20 juta ke pusat sebagai uang muka.
“Kalau yang dikirim ke pusat itu Rp 40 juta. Tapi DP dulu Rp 20 juta. Nanti setelah turun baru Rp 20 juta lagi. Yang Rp 15 juta untuk biaya makan minum tim-tim,” tuturnya.
Menurut Salahudin, Pemdes merasa kebingungan di tengah hantaman pandemi Covid-19 yang belum reda. Ditambah lagi harus mengeluarkan anggaran untuk keperluan pemetaan batas wilayah desa. Karena itu, dia mempertanyakan tingkat urgensi dari program tersebut. Karena dia melihat selama ini perbatasan wilayah desa sudah jelas.
“Untuk apa sih? tanya dia.
Sepengetahuannya, disatu sisi tidak ada sharing anggaran dari Pemkab Lombok Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam membiayai kegiatan pemetaan batas wilayah. “Justru KO (Knockout) mereka. Hanya mengharapkan dari desa,” kata Salahudin.
Tapi bagaimanapun, katanya, pemetaan batas wilayah ini merupakan program pemerintah yang harus didukung oleh Pemdes. Salahudin mengatakan, terkait program ini akan dibahas lebih lanjut di Kantor Camat Prateng hari ini, tanggal 8 Juli 2021.
“Karena itu merupakan program pusat, ya harus (didukung),” tukasnya.
Pertemuan tersebut nantinya akan dihadiri beberapa kades yang wilayahnya berbatasan di Kecamatan Prateng. Wilayah Desa Prai Meke sendiri, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pengadang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Beraim. Sebelah Selatan berbatasna dengan Gerantung. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Jurang Jaler.
“Kita paling tengah-tengah,” kata Salahudin.
Terpisah, Kades Beraim, Lalu Januarsa Atmaja, juga tidak memungkiri anggaran program pemetaan batas wilayah desa yang membebani APBDes nantinya tentu memberatkan keuangan desa. “Memang kemarin waktu awal RAPBDes itu, kita tidak cantumkan anggaran itu. Karena memang agak telat kita dapat informasi terkait ada rencana ke depan untuk pemetaan wilayah desa,” terangnya.
Pihaknya tidak pernah terpikirkan akan ada program kegiatan pemetaan batas wilayah desa dari pemerintah. Karen itu, dia akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama BPD terkait pengalokasian anggaran di APBDes Perubahan untuk mendukung program tersebut. “Kalau desa-desa lain memang saya lihat ada sebagian desa yang sudah menganggarkan itu. Ndak ada kendala mungkin,” ungkap Januarsa.
Anggaran yang akan dialokasikan oleh Pemdes Beraim ada sekitar Rp 55 juta. “Pemetaan wilayah ini kan dari pihak ketiga dari PT Geosindo. Dia minta anggaran sebesar itu. Alhamdulillah kita sudah tandatangani kontrak kemarin. Tinggal kita mau anggarkan di (APBDes) Perubahan saja,” ungkapnya.
Apakah Pemdes Beraim sudah menyetor uang muka dalam rangka mendukung program pemetaan batas wilayah? Terkait itu, Januarsa menegaskan tidak ada. “Belum ada,” katanya singkat.
Jangan sampai, untuk anggaran program tersebut hanya dibebankan ke desa. Sebab, masih banyak program lain yang membutuhkan angaran yang tidak sedikit sesuai rencana Pemdes di 17 dusun di Desa Beraim. Oleh karena itu, Januarsa berharap kepada Pemkab Loteng kalau bisa membantu desa untuk sharing anggaran.
“Kita berharap juga dari kabupaten melalui Dinas DPMD untuk dana sharing untuk tim-tim ini. Biar tidak terlalu membengkak juga anggaran di desa. Kalaupun ndak bisa, ya kita usahan biar selesai tuntas di tahun ini untuk batas desa,” katanya.
Tapi bagaimanapun, dia akan tetap mendukung program pemetaan batas wilayah desa. Karena menurut Januarsa, program tersebut sangat penting untuk pembangunan desa ke depan. Sehingga program tersebut termasuk salah satu program yang cukup mendesak karena sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana program-program desa ke depan.
“Termasuk hal yang mendesak saya kira. Sehingga kita tau pemetaan wilayah kita sampai mana. Dan, data-data warga kita sampai mana juga. Jangan sampai kita saling klaim sama desa-desa lain. Itu juga jadi masalah ke depannya,” terang Januarsa. (zak)